VIVAnews - Belum reda soal isu soal mobil mewah menteri dan para pejabat negara, saat ini muncul masalah pembelian pesawat kepresidenan atau pesawat VVIP.
Menanggapi polemik soal pesawat presiden, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi mengatakan ide pembelian pesawat itu justru datang dari DPR.
Kata dia, pada saat pembahasan anggaran 2010, DPR menyarankan untuk membeli pesawat karena lebih murah dibandingkan dengan menyewa pesawat.
"Ini coba kita kaji ternyata betul lebih murah kalau pengadaan pesawat sendiri, dengan pertimbangan itu maka setuju. Berulang kali yang dorong adalah DPR bukan pemerintah," kata dia di halaman Istana Negara Rabu 27 Januari 2010.
Menurutnya hal itu sudah dibahas beberapa kali dengan Komisi II DPR. Setelah pemerintah menimbang hal itu efektif maka diputuskan untuk membeli pesawat sendiri.
"Namun sampai sekarang kan belum ada pesawatnya," kata Sudi.
Ditambahkan dia, sampai sekarang belum ada rencana pembelian pesawat kepresidenan, namun beberapa perusahaan pesawat seperti Boeing sudah menawarkan diri. Rencananya, jika memang jadi membeli pesawat, pembayarannya akan dicicil yang nantinya akan menjadi kepemilikan pemerintah.
Namun ketika ditanya berapa selisih penghematan antara menyewa dan membeli pesawat baru, Sudi mengaku lupa.
Begitu juga ketika ditanya berapa anggarannya Sudi mengatakan," kalau masalah berapa tanya ke Menteri Keuangan," jawab dia.
Sebelumnya, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan alokasi anggaran pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak kepada belanja pencitraan daripada belanja kepentingan rakyat setelah dilantik menjadi Presiden untuk yang kedua kalinya.
"Kebijakan anggaran presiden SBY lebih mengutamakan kepentingan citra diri presiden, para menteri, pejabat, dan birokrasi," ujar Ucok Sky khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2010.
FITRA juga mempersoalkan pemerintahan SBY yang membeli pesawat VVIP jenis Boeing 737-400 sebagai pesawat “pribadi”. Alasan pengadaan pesawat jenis Boeing 737-400, dengan nilai Rp 200 miliar ini adalah kalau menyewa pesawat mahal dan tidak efisien untuk perjalan dinas presiden SBY.
Padahal, pada waktu pemerintah Megawati, alokasi anggaran perjalanan dinas presiden Megawati di dalam negeri dan ke luar negeri pada 2002 dianggarkan hanya Rp 48,845 miliar. Itu termasuk untuk menyewa pesawat, bukan pengadaan pesawat.
"Jadi anggaran perjalan dinas presiden SBY lebih mahal sebesar 150 persen daripada presiden Megawati," kata dia.
![Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Natal 2023](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2023/12/25/6589101031f90-pemimpin-gereja-katolik-paus-fransiskus-di-natal-2023_375_211.jpg 640w, https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2023/12/25/6589101031f90-pemimpin-gereja-katolik-paus-fransiskus-di-natal-2023_375_211.jpg 1920w)