VIVAnews - Pengepungan saat ini terjadi di Hotel Oval, Surabaya. Ratusan orang dari Gerakan Umat Islam Bersatu yang terdiri dari 43 ormas Islam mengepung lokasi pertemuan kelompok gay dan lesbian.
Dalam pertemuan antara massa dan polisi, pengepung diminta mengurangi massanya yang berjumlah ratusan. "Tapi kami berprinsip tidak akan menarik massa karena kami sering dibohongi oleh kelompok lesbian dan gay," kata Sekretaris Jenderal FPI Jatim Moh Chaerudin, Jumat 26 Maret 2010.
Kata dia, Larangan polisi tak digubris kelompok homoseksual. "Mereka juga melecehkan keberadaan Gerakan Umat Islam bersatu, sempat jumpa pers di Hotel Oval," tambah dia.
Sebelumnya, massa memberikan batas waktu pukul 16.30 bagi kelompok gay dan lesbian untuk meninggalkan hotel, juga Surabaya. Untuk orang asing yang ikut dalam pertemuan, bahkan harus segera meninggalkan Indonesia.
Kapolsek Wonokromo, AKP Kadarisman mengaku masih menfasilitasi titik temu antara dua kelompok yang berseberangan.
"Dari pihak perkumpulan masih berunding karena sejumlah peserta banyak dari negara asing. Mereka masih menunggu tiket untuk meninggalkan Surabaya," kata dia.
Sementara, manajemen Hotel Oval sudah menemui massa. Pihak manajemen menegaskan mereka tak menfasilitasi pertemuan tersebut.
Pertemuan gay-lesbian tetap dilakukan meski pihak berwenang tak mengeluarkan izin bagi acara “International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Association” .
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyesalkan kejadian tersebut.
"Kaum minoritas punya hak berkumpul selama tak ada kekerasan," kata Usman Hamid, Jumat 26 Maret 2010.
"Polisi seharusnya membubarkan kelompok masyarakat yang ingin mengganggu dengan kekerasan bukan malah membubarkan kaum pertemuan gay tersebut," lanjut dia.
Laporan: Tudji Martudji| Surabaya
Petinggi PKS: Putusan MK atas Sengket Pilpres Pilpres Sedih tapi Itu Fakta
Ketua DPP PKS menyatakan sedih atas fakta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
