Sumber :
- Antara/ Maril Gafur
VIVAnews
- Kekayaan alam seperti menjadi kutukan bagi Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Provinsi Sumatera Barat. Meski emas terus dikeruk keluar dari bumi kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Solok ini, namun hasilnya tak sepeser pun masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Meski daerah kita kaya dengan emas, tapi PAD hanya Rp25 juta," ujar Bupati Solsel Muzni Zakaria dalam sambutannya saat kunjungan kerja DPR RI dan DPD Daerah Pemilihan Sumbar ke Solsel, akhir pekan ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Italia Desak Israel untuk Menahan Diri Setelah Serangan Iran, Serukan Gencatan Senjata di Gaza
"Meski daerah kita kaya dengan emas, tapi PAD hanya Rp25 juta," ujar Bupati Solsel Muzni Zakaria dalam sambutannya saat kunjungan kerja DPR RI dan DPD Daerah Pemilihan Sumbar ke Solsel, akhir pekan ini.
Baca Juga :
Hal Ini Buat Rossa Disangka Segera Nikah
Keadaan ini, disebabkan tambang emas di Negeri Seribu Rumah Gadang itu, tak satupun yang mengantongi izin operasi. Penambang ilegal ini, menggunakan eskavator dan mesin dompeng. Muzni mengatakan, ada sekitar seribu eskavator yang beroperasi di sini.
"Selain terkenal dengan negeri seribu rumah gadang, juga dikenal negeri seribu sungai. Sekarang, Solsel juga dikenal dengan julukan baru negeri seribu eskavator," kata Muzni.
Muzni sangat menyayangkan hal itu. "Satu eskavator disewa Rp30 juta per 200 jam. 200 Jam hanya sekitar 15 hari. Kalau ada seribu eskavator, berarti untuk sewa saja sampai Rp3 miliar dalam waktu setengah bulan. Bayangkan, berapa hasil yang mereka peroleh, sehingga mampu mengeluarkan modal sebesar itu. Tapi sayang, penghasilan mereka tak sepersen pun masuk ke kas daerah. Selama ini, hanya segelintir orang-orang rakus yang menikmati kekayaan alam kita."
Agar emas yang tertimbun di Solsel bisa sejahterakan masyarakat, Pemkab sudah mengajukan permohonan izin ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan penambangan. Tapi izin tak kunjung keluar, sementara masyarakat tetap diizinkan menambang secara tradisional menggunakan dulang. Namun ada mafia yang kemudian menampung hasil tambang rakyat ini.
Tambang ilegal di sepanjang Sungai Sangir dan Batanghari ini, sudah meresahkan masyarakat. "Kini maraknya penambang liar ini membuat kerusakan lingkungan, air tercemar dan merugikan masyarakat secara umum," kata Muzni.
"Pejabat Bermain"
Bupati menuding,
ilegal minning
ini sudah mulai dari pemerintahan sebelumnya. Disinyalir ada pejabat yang bermain seperti DPRD, pemerintahan dan aparat negara.
Untuk membuktikan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman sudah menemui Kapolda Sumbar yang dituduh terlibat. "Kami sudah bertemu dengan Kapolda, dia mengaku tidak pernah membekingi tambang ilegal di Solok Selatan," ujar Irman dalam waktu yang sama ketika Kunker di Solsel.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov sudah membentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemerintahan, TNI dan polisi. Dari hasil tinjauan tim terpadu empat hari lalu, ditemukan puluhan alat berat.
Irman Gusman memberikan perhatian lebih kepada Solsel dalam kasus ini. "Kalau ada oknum aparat atau pejabat yang terlibat, mari kita basmi. Saya minta kepada tokoh masyarakat, tentara, polisi agar bersama-sama memajukan negeri ini." (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Keadaan ini, disebabkan tambang emas di Negeri Seribu Rumah Gadang itu, tak satupun yang mengantongi izin operasi. Penambang ilegal ini, menggunakan eskavator dan mesin dompeng. Muzni mengatakan, ada sekitar seribu eskavator yang beroperasi di sini.
