Sumber :
- ANTARA/Basrul Haq
VIVAnews -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, hari ini mengritik pemerintah atas penundaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pramono menilai, manajemen yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat buruk.
"Ini betul-betul manajemen Kemendibud bukan hanya jelek, tapi buruk sekali. Dan sangat disayangkan tidak ada upaya yang terlihat jelas, bagaimana penanganan ini bisa dilakukan," kata Pramono di gedung DPR, Kamis 18 April 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ini betul-betul manajemen Kemendibud bukan hanya jelek, tapi buruk sekali. Dan sangat disayangkan tidak ada upaya yang terlihat jelas, bagaimana penanganan ini bisa dilakukan," kata Pramono di gedung DPR, Kamis 18 April 2013.
Baca Juga :
Satgas Yonif 623/BWU TNI AD Gandeng Chef Bobon Gelar Makan Makan Besar di Daerah Rawan Papua
Seharusnya, kata Pram, Mendikbud Muhammad Nuh tidak hanya mengatakan sebagai orang yang paling bertanggungjawab. Tapi, lanjut politisi PDIP itu, Mendikbud harus melakukan hal-hal yang konkret dalam mengatasi masalah ini.
"Orang melihat, mungkin mengatakan saya bertanggungjawab kan hanya ucapan. Kita harus belajar dari negeri-negeri yang sudah melakukan demokrasi yang baik, bahwa bertanggung jawab bisa dalam banyak hal. Memberikan hukuman kepada anak buah yang bertanggung jawab," kata dia.
Pramono berharap, permasalahan ujian nasional tingkat menengah atas atau sederajat, tidak terulang pada saat ujian pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yang akan digelar pekan depan.
"Sekali lagi, apapun yang terjadi ini memperlihatkan wajah buruk pendidikan kita ya. Sangat buruk," ujar dia.
Seharusnya, 3,2 juta siswa menjalani ujian nasional Senin 15 April 2013. Namun, karena masalah pendistribusian naskah ujian terlambat, hanya 22 provinsi atau 2,1 juta siswa yang menjalani ujian nasional. Sisanya, pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi terpaksa ditunda hingga hari ini, Kamis 18 April, karena belum mendapat soal ujian.
Hari ini pun masih ada beberapa daerah yang belum bisa menggelar ujian nasional karena belum mendapatkan naskah ujian, seperti di Samarinda, Kalimantan Timur. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Seharusnya, kata Pram, Mendikbud Muhammad Nuh tidak hanya mengatakan sebagai orang yang paling bertanggungjawab. Tapi, lanjut politisi PDIP itu, Mendikbud harus melakukan hal-hal yang konkret dalam mengatasi masalah ini.
