Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
– Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengecam Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyalahkan kepala desa atas distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang kacau dan tidak tepat sasaran di berbagai daerah.
“Secara teknis, aparat desa tidak pernah dilibatkan dalam sistem. Pendataan (penerima BLSM) sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik,” kata Budiman, Rabu 10 Juli 2013. Ia yakin apabila sejak awal perangkat desa dilibatkan dalam proses pendataan, maka penyaluran BLSM tidak akan kisruh.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Secara teknis, aparat desa tidak pernah dilibatkan dalam sistem. Pendataan (penerima BLSM) sepenuhnya ditangani oleh Badan Pusat Statistik,” kata Budiman, Rabu 10 Juli 2013. Ia yakin apabila sejak awal perangkat desa dilibatkan dalam proses pendataan, maka penyaluran BLSM tidak akan kisruh.
Baca Juga :
Heboh Warga Dubai Asyik Main Jet Ski saat Kebanjiran, Warganet: Baru Mau Kirim Mi Instan
Pendataan melalui perangkat desa biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, yaitu RT dan RW, agar akurat. Ini berbeda dengan sistem pendataan BPS. “Jadi pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam penyaluran BLSM sangat tidak tepat dan salah,” ujar Budiman.
Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade Nusantara) itu mengatakan, pernyataan Mendagri dapat memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Apalagi sebelum ini pun perangkat desa kerap menjadi sasaran kemarahan warga akibat ketidakpuasan soal distribusi BLSM.
Budiman memperingatkan Mendagri untuk tidak menghambinghitamkan perangkat desa jika ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dioperasionalisasikan dengan baik. Ia juga meminta pemerintah segera mengevaluasi operasionalisasi BLSM.
Sebelumnya, Mendagri mengatakan data penerima BLSM dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa. “Kepala desa yang menginventarisasi data penerima untuk dibuat basis data program selanjutnya,” kata Gamawan Fauzi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring beberapa waktu lalu mengatakan, daftar penerima BLSM ditentukan dari BPS yang telah melakukan Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011. Kepala BPS Suryamin menyatakan data BPS itu akurat dan disusun dengan metodologi spesifik. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pendataan melalui perangkat desa biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama perangkat di bawahnya, yaitu RT dan RW, agar akurat. Ini berbeda dengan sistem pendataan BPS. “Jadi pernyataan Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam penyaluran BLSM sangat tidak tepat dan salah,” ujar Budiman.
