SURABAYA POST - Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono lagi-lagi dilaporkan warganya. Sebanyak 10 orang perwakilan warga Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya melaporkan petinggi PDI Perjuangan Surabaya itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi dalam tukar guling (ruilslag) tanah kas desa (TKD) Kelurahan Jeruk.
Joko Permono, salah satu wakil warga yang jadi juru bicara, mengatakan, pihaknya melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi Jatim melalui surat Agustus 2009 lalu. “Baru hari ini kami dipanggil Asisten Intelijen Kejati,” ujar Joko sebelum menghadap, Rabu (18/11) siang tadi.
Dijelaskan, ada dua hal yang dilaporkan. “Pertama, adanya selisih taksiran nilai total harga tanah dan yang kedua, janji walikota untuk memberikan dana pembangunan sebagai kompensasi ruilslag tak ditepati,” ujar Joko yang mewakili 126 kepala keluarga warga Desa Jeruk.
Sekadar diketahui, pemerintah kota Surabaya melakukan tukar guling TKD Desa Jeruk seluas 43.620 meter persegi. Tanah ini merupakan tanah waduk yang berfungsi menjadi resapan air.
Tanah tersebut dilepas kepada pihak ketiga, PT Ciputra. Sebagai gantinya, pemkot mendapatkan tanah yang lokasinya berada di Kelurahan Pakal Kecamatan Benowo.
“Lokasi persisnya berada di selatan Surabaya Sport Centre,” ujar Joko.
Menurut Joko, berdasarkan taksiran yang diketahui warga, nilai total tanah itu mencapai lebih dari Rp 36 miliar. “Anehnya dalam laporan final tertanggal 19 September 2008 yang keluar sebelum rapat paripurna DPRD Surabaya, muncul angka dari juru taksir pemkot nilai tanah sebesar Rp 51 miliar lebih,” ujar Joko.
Laporan : F.A. Aziz | Surabaya Post
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
