SURABAYA POST -- Sepanjang 2009 yang hampir berakhir, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim hanya menerima dua laporan pungutan liar (pungli).
Ketua KPP Jatim, Choirul Anwar, mengungkapkan itu dalam seminar nasional Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik di FISIP Universitas Airlangga, Rabu (9/12).
Laporan tersebut datang dari pengusaha maupun masyarakat biasa. “Saya nggak bisa mengatakan siapa orangnya, tapi saya apresiasi keberaniannya melapor,” tuturnya.
Menurut dia, pungli adalah bagian kecil dari korupsi dan bisa berkembang menjadi budaya jelek di sebuah institusi. “Sering kita jumpai pungli di manapun tempatnya. Meski di sebuah institusi sudah ada larangan pungli, namun tak bisa dipungkiri tetap ada yang namanya pungli maupun calo,” ujarnya.
Choirul mencontohkan kantor imigrasi maupun kantor Samsat yang tetap ada calonya. “Sebab, itu adalah sebuah profesi yang tidak bisa ditinggalkan,” tambahnya.
Adanya praktik pungli di kantor pemerintahan tingkat kelurahan, diakui Arif Afandi. “Saya paham dan maklum. Kelurahan di Surabaya seperti ini, tidak bisa seperti Kepala Desa di sebuah daerah. Ini sudah saya alami dan sudah saya bandingkan antara lurah di Surabaya dan Kepala Desa," kata pria yang mencalonkan diri sebagai walikota Surabaya tahun depan itu.
Hanya saja, lanjut dia, bermacam keluhan yang disampaikan masyarakat tentang institusi birokrasi sekarang ini akan diubah secara perlahan, tidak bisa dilakukan tiba-tiba serta memerlukan langkah tertentu
“Kalau pelayanan publiknya jelek, maka peluang korupsi akan tinggi. Jadi harus diperbaiki. Caranya dengan mengubah pemikiran layanan dan mementingkan kepentingan rakyat,” jelas mantan wartawan tersebut.
Sekadar diketahui, sepanjang Januari hingga November lalu, KPP Jatim menerima sekitar 230 laporan. Tertinggi, yang dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan pembuatan identitas disusul keluhan bidang pertanahan.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dan keluhan, Arif mengusulkan agar KPP dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota. Menurut dia, agak aneh bila KPP itu berada di tingkat Provinsi.
"Saya usul agar KPP Provinsi Jatim yang memiliki prioritas bisa mendorong kepada Pemkab/Pemkot agar membuat Perda KPP. Sebab kenapa, semua permasalahan dan keluhan masyarakat itu ada di institusi dan birokrasi di tingkat kabupaten/kota,” terangnya.
Menanggapinya, Choirul mengaku sangat mendukung. Bahkan ia berharap pemerintah tingkat daerah segera membuat Perda. "Sudah sering kami diskusi pembentukan KPP Kab/Kota. Itu usulan yang sangat bagus, kami mendukung sekali. Semoga bisa cepat terlaksana," tegasnya.
Laporan: Fiqih Arfani
Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!
Dalam acara bertajuk YouTube Seribu Kartini Beda Tapi Sama di Jakarta, Jumat,19 April 2024, Menteri Sosial Risma mengemukakan bahwa seorang kreator konten tidak takut.
