SURABAYA POST -- Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya mulai terbagi dalam dua kubu. Ada yang mendukung Bambang D.H. untuk menjadi cawawali Surabaya 2010, tapi banyak juga yang mengalihkan kesetiaannya pada Arif Afandi.
Perkubuan ini menjadi kian transparan menjelang mutasi besar-besaran akhir Desember ini. Mutasi ini kental berbau pemilihan walikota (Pilwali) karena yang mendukung Bambang DH dikabarkan akan mendapatkan posisi strategis, sedangkan yang berkiblat ke Arif bakal terdepak.
Kondisi ini sudah dirasakan sebagaian besar karyawan pemkot. Mereka yang tidak sejalan Bambang DH ada yang mengaku sudah mendapatkan tekanan. Tekanan itu berasal dari orang kepercayaan walikota.
Mereka yang berusaha untuk netral pun ikut bingung. Mereka merasa kinerjanya terganggu karena tidak bisa bekerja secara maksimal. “Kondisi ini yang kami tidak suka. Mestinya PNS pemkot harus netral, tapi mau apalagi kalau yang berkuasa berkata lain,” kata seorang pejabat di pemkot yang enggan disebut namanya, Senin (14/12).
Menurut pejabat ini, dia tidak mendukung Bambang DH dan juga tidak mendukung Arif. Tapi, dia justru didesak mengambil sikap. “Saya tetap memilih tidak mendukung salah satu dari mereka. Jika saya didepak, terserah saja. Saya siap menjadi staf ahli walikota alias non job,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, mutasi yang bakal digelar akhir tahun ini merupakan mutasi “pembersihan”. Mereka yang dianggap tak sejalan dengan penguasa bakal disingkirkan dari jabatannya.
Sebut saja M. Fadil. Mantan Asisten III Sekkota yang kini menjadi Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) ini kabarnya menjadi target utama untuk dilengserkan oleh Bambang. Pasalnya, bapak tiga putri ini telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon wakil walikota (cawawali). Bahkan yang bersangkutan dikabarkan akan bersanding dengan Wawali Arif Afandi dalam Pilwali 2010.
M. Fadil sendiri mengaku siap jika nantinya tidak lagi menduduki jabatan apa pun alias non job. Sebagai seorang bawahan, kata dia, dirinya siap menerima tugas yang diberikan atasannya.
“Saya siap ditempatkan di mana saja, termasuk non job. Selama ini saya juga pernah mengalaminya. Saya pernah diturunkan jabatan dari Asisten III Bidang Administarsi Umum menjadi Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB),” katanya.
Kemudian dia dibuang menjadi Kepala BKPPM yang berkantor di Jl. Kasuari yang notabene jauh dari lingkungan Jimerto. Apalagi, instansi yang dipimpinnya tidak diberi kewenangan apa pun yang berkaitan dengan kebijakan. “Sebagai PNS kita harus siap ditugaskan di mana saja. Ini amanah yang wajib saya lakukan,” ujarnya.
Selain M. Fadil, sejumlah pejabat yang diketahui terlibat dalam persaingan Pilwali juga akan disingkirkan. Sebut saja Choirul Anwar, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot. Dia selama ini dikenal dekat dengan B.F. Sutadi, mantan Asisten I Sekkota yang menyatakan akan maju menjadi cawali Surabaya melalaui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Meski demikian, Kepala Badan Kepegawaian Pemkot Dra Yayuk Eko Agustin menampik adanya kubu-kubuan ini. Menurutnya, sampai sekarang dirinya tidak mengagendakan mutasi pejabatnya. Selain itu, tidak ada PNS yang terpecah belah. PNS di lingkungan pemkot tetap bekerja pada tugas pokok dan fungsinya dan tidak ada kubu-kubuan.
Laporan: Purnomo Siswanto
Terima Kunjungan LBBP Jepang, Menaker Berharap Kerja Sama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang Meningkat
Kepada Yasushi Masaki, Ida Fauziyah berharap terus memperkuat hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan.
