VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyadapan terus berjalan. Saat ini RPP Penyadapan sudah masuk di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi.
Hal ini dikatakan Tifatul usai mendampingi Wakil Presiden Boediono dalam Perayaan 72 Tahun Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Wisma Antara, Jakarta. Tifatul jiuga mengatakan, jika ada isi pasal atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka isi di RPP Penyadapan yang akan dicoret.
"Kalau bertentangan, justru dalam harmonisasi akan kita lihat. Kalau ada bertentangan, akan dicoret. Namanya juga RPP, kalau UU kan sudah jadi," kata Tifatul, Senin 14 Desember 2009.
Adapun harmonisasi terhadap UU ini akan dilakukan terhadap semua UU yang mencantumkan tentang penyadapan. Jadi tidak terbatas pada harmonisasi dengan UU KPK. "Semuanya. Ini bukan hanya untuk KPK, tapi juga Kejaksaaan, Kepolisian, BIN (Badan Intelejen Negara). Semua penyadapan, kecuali penyadapan karet," tutur politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.
Selain itu, menurut Tifatul, RPP Penyadapan juga hanya membahas tentang tata cara penyadapan. "Bukan kewenangan penyadapan," ucapnya. Rencananya, RPP Penyadapan akan selesai pembahasannya pada April 2010.
VIVA.co.id
26 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Yoon Chan Young, seorang aktor yang diidam-idamkan, memperkuat kehadirannya di tahun-tahun awalnya sebagai aktor cilik dan semakin memperdalamnya dengan peran utamanya
Gugatan itu kata Hotman, sebelumnya dilayangkan Leo Murphy yang tak lain merupakan kader PDI Perjuangan. Murphy tak terima posisinya sebagai anggota DPRD kota Solok di co
Polisi telah berhasil meringkus dua pelaku begal sadis yang melukai Diego, seorang pelajar SMP di Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu, 24 April 2024. Berikut kronologinya
Segini Gaji Petugas PPK pada Pilkada 2024 Jombang
Malang
33 menit lalu
Rita Darmawati, komisioner KPU divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jombang, menjelaskan, besaran gaji badan ad hoc pada penyelenggara
Selengkapnya
Isu Terkini