DPRD Tuban Siapkan Hak Angket Data Tes CPNS

SURABAYA POST - Simpang-siurnya pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) memaksa DPRD Tuban menggunakan hak angket. Hak Angket ini untuk menyelidiki adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Informasi dari sejumlah anggota DPRD Tuban, Kamis, 24 Desember 2009, sudah 26 orang anggota DPRD menandatangi persetujuan diadakannya hak angket itu. "Pada prinsipnya semua fraksi setuju, kecuali Fraksi Partai Golkar (FPG)," kata Teguh Prabowo alias Goh Cong Ping, Wakil Ketua DPRD dari FPDI.

Teguh Prabowo menyayangkan sikap yang diambil FPG itu, karena bisa menghambat percepatan proses penyelidikan kasus CPNS. Menurut Teguh, apabila kasus ini tidak bisa segera ditangani, akan berakibat semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.

"Laporan sudah banyak yang masuk. Kalau DPRD tidak segera menindaklanjuti, kita bisa kehilangan legitimasi dari rakyat," tegasnya.

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan DPRD, terdapat 197 nama yang tidak sesuai antara lembar pengumuman yang dikeluarkan FE UI dengan lembar versi BKD Tuban.

Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Sekretaris Daerah (Setda), Ir. Parastuti, mengatakan FE UI hanya berwenang mengeluarkan hasil tes, sedangkan keputusan sepenuhnya menjadi wewenang Pemkab Tuban.

Namun, apa pun alasan pemkab, lanjut Teguh, masalah ini tetap harus mendapat perhatian serius karena merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya pihak-pihak pelapor.

Sementara itu anggota FPG, Sucipto, membantah jika pihaknya sengaja menghambat proses penanganan kasus CPNS tersebut. Ia mengatakan, FPG belum bersedia tanda tangan karena alat kelengkapan DPRD belum ada, sehingga dimungkinkan pelaksanaan hak angket tidak bisa dilaksanakan.

Momen Ketua MK Semprot Kuasa Hukum KPU yang Puji-puji Hasyim Asy'ari

"Kan percuma kita tanda tangan melaksanakan hak angket, tapi tidak bisa merealisasikannya karena alat kelengkapan DPRD belum terbentuk," kata Cipto.

Laporan: Subekti

Kubu Ganjar-Mahfud Tidak Terima Gugatannya ke MK Disebut Salah Sasaran oleh KPU

ismoko.widjaya@vivanews.com

Presiden Joko Widodo.

Jokowi Imbau Warga Mudik Lebih Awal, Jumlahnya Naik 56 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat yang hendak mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah/2024 harus lebih awal, karena jumlah pemudik tahun ini men

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024