SURABAYA POST - Peremajaan angkutan kota (angkot) atau bemo terus digagas pemkot. Salah satunya dengan mendesain angkot yang aman dari copet dan berpendingin udara.
Angkot bebas copet didesain dengan kaca lebar dan tembus pandang. Dengan desain seperti itu semua penumpang di dalam angkot bisa terlihat dari luar, demikian pula bila ada copet bergentayangan di dalamnya.
“Kami masih mendesain kendaraan angkutan perkotaan yang layak, aman, nyaman, dan tepat waktu. Salah satunya, kaca akan lebih besar dan tembus pandang dari luar, sehingga kalau ada copet atau tindak kriminal lain di dalam angkot bisa diketahui secara langsung dari kaca tersebut,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Tri Rismaharini, Selasa 5 Januari 2010.
Menurutnya, pihaknya masih merahasiakan detail desain kendaraan yang dimaksud. Tapi, jika nanti desain angkutan umum itu sudah rampung, pihaknya akan langsung mengajukan ke pusat.
Bappeko, lanjutnya, juga akan melakukan penataan titik-titik transportasi. Angkutan perkotaan berskala kecil diharapkan bisa melaju hingga ke pemukiman. Agar warga kota pun merasa dekat dengan sarana transportasi.
“Kami juga sudah menyiapkan jalur-jalur baru yang ada di perumahan. Bahkan, nanti sub terminal mini ada di perumahan untuk menaikturunkan penumpang. Tapi terminal ini bukan untuk ngetem, sebab nantinya angkutan umum harus berbasis pada ketepatan waktu,” katanya.
Oleh: Purnomo Siswanto
Baca Juga :
Gabung Prabowo-Gibran Sebagai Pilihan Baik, Surya Paloh: Ini Pilihan Saya, Pilihan Nasdem
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII terasa istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada acara yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/4/20
Persyaratan untuk mendapatkan saldo dana gratis sangat sederhana: Anda hanya perlu menjadi nasabah BNI dan memiliki BNI Mobile Banking, kemudian Anda harus melakukan top
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengimbau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat sertifikat untuk konsisten menjaga kehalalan produk.
Seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, besaran persentase belanja pegawai Pemerint
Selengkapnya
Isu Terkini