VIVAnews -- Di tengah kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya mengeluarkan keputusan berani. Sekolah yang masuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) ini mengeluarkan surat edaran kepada wali murid yang isinya membebaskan para siswa untuk memilih mengikuti UN atau tidak.
Edaran tersebut diakui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kurikulum, Munawir sudah diterima seluruh siswa. Dalam surat tersebut, kata Munawir, berisi tawarn kepada wali murid untuk mengikutkan anaknya pada UN tahun 2010 atau tidak.
Dalam surat tersebut juga disertai formulir untuk mereka yang memutuskan tidak mengikuti UN. Selain berisi penawaran, dalam surat terebut juga disebutkan konsekuensi yang didapt apabila siswa tidak mengikuti UN.
Yang dinilai paling berat adalah apabila siswa memilih tidak mengikuti UN, yang bersangkutan tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi (PT). DUN itu kan hak siswa dan pihak sekolah tidak mau ada polemik di sekolah antara mereka yang pro dan kontra.
Itulah dasar kami keluarkan SE agar wali murid yang tidak menginginkan anaknya ikut UN bisa segera membuat pernyataan tertulis, kata Munawir ketika dihubungi di Surabaya, Rabu (6/1). Meski sudah diedarkan kepada semua wali murid, hingga pagi tadi belum ada satu pun surat pernyataan menolak mengikuti UN yang masuk ke sekolah.
Sampai hari ini belum ada yang masuk, lanjut Munawir. Meski membebaskan siswanya untuk memilih mengikuti UN atau tidak, sekolah ini tetap melakukan persiapan menjelang UN. Diantaranya adalah dengan menggelar bimbingan intensif di sekolah serta melakukan tryout unutk mengasah kemampuan siswanya menghadapi UN yang rencananya digelar Maret mendatang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya, Sahudi ketika di hubungi mengaku kaget dengan adanya keputusan Smamda tersebut. Dikatakannya, UN merupakan kewajiban yang harus diikuti semua sekolah yang memakai kurikulum nasional.
Memang Smamda itu masuk RSBI, namun karena tetap yang dipakai adalah kurikulum nasional maka harus mengikuti UN, tegasnya. Selain nantinya menimbulkan kesulitan sendiri bagi siswa, dengan tidak mengikuti UN hampir dipastikan siswayang bersangkutan tidak akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sahudi juga menegaskan akan mengusut mengenai surat edaran tersebut.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
