Patrialis Lapor Sel Mewah Ayin ke SBY

VIVAnews - Sel mewah 'milik' terpidana suap Artalyta Suryani alias Ayin di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu dilaporkan ke Istana. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memberikan laporan khusus kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nanti saya jam empat sore saya dipanggil khusus oleh Presiden," kata Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 12 Januari 2010.

Kedatangan Patrialis siang ini ke Istana saat ini bukan untuk melaporkan kasus sel mewah milik Ayin. Tetapi menemani rombongan Ketua Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi laporan ke Presiden.

"Apa yang mau disampaikan nanti itu ada banyak beberapa hal. Pertama, terima kasih kepada media yang telah mengekspose karena itu pintu awal untuk membersihkan persoalan-persoalan lapas," kata Patrialis.

Hal lain yang akan dilaporkan kepada SBY adalah keputusan pencopotan Kepala Rutan Pondok Bambu Sarju Wibowo.

"Kami sudah memutuskan untuk menonaktifkan Kepala Rutan Pondok Bambu Sarju Wibowo, diganti dengan ibu Catur. Karena beliau (Catur) ini berprestasi," ujar Patrialis.

Pencopotan ini bermula dari inspeksi mendadak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada Minggu malam, 10 Januari 2010. Dalam inspeksi yang diikuti Denny Indrayana dan Yunus Husein, menemukan sejumlah fasilitas mewah yang tidak ada di tahanan biasa.

Di ruang tahanan Artalyta Suryani, Satgas menemukan pendingin ruangan alias AC, kulkas, televisi layar datar, dan tempat mandi bola untuk bermain anak.

Bahkan di ruang tahanan lain, Aling, Satgas menemukan ruang khusus karaoke. Umumnya, ruangan tahanan khusus ini lebih besar dan tidak disatukan dengan tahanan lainnya.

Progres Pembangunan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 Capai 83,85 Persen


ismoko.widjaya@vivanews.com

Prabowo Segera Bahas Koalisi Setelah Ditetapkan Jadi Presiden Terpilih Besok
Ganjar Pranowo bersama relawan Ganjarist.

Hormati Putusan MK, Ganjarist: Pertarungan Pilpres Sudah Selesai Namun Perjuangan Kami Belum

Usai Pilpres 2024, Ganjarist berjanji akan terus mengawal pemerintahan dan tetap kritis terhadap keputusan yang tak berpihak kepada rakyat.

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024