Surabaya Post - Rencana Pemkot Surabaya mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) batal. Ini sejalan dengan hasil rapat di Departemen Kehutanan yang dihadiri pemkot, Mabes Polri, Dephut, dan dua kubu pengurus KBS yang menyatakan izin konservasi tidak diberikan kepada pemkot.
Dengan demikian pemkot tidak memiliki lisensi untuk mengurus satwa di KBS, sehingga lembaga ini dipastikan tidak bisa mengelola satwa di dalamnya.
"Kami batal urus KBS, karena tidak ada izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)," kata Asisten II Muhlas Udin, Sabtu 20 Februari 2010.
Terkait dengan ini, dia telah memberikan laporan hasil rapat itu ke walikota. Tetapi Muklas tidak memberikan penjelasan detail mengenai laporan yang disampaikan ke orang nomor satu di pemerintahan Surabaya itu.
Ia hanya memberikan bocoran bahwa salah satu laporannya menyatakan, Dephut tidak memberikan izin konservasi ke pemkot. "Alasannya apa? Tidak ada alasan. Yang jelas izin itu tidak diberikan ke kami. Lebih detailnya sebaiknya tanya langsung ke Pak Wali karena beliau yang akan memberikan pernyataan," jawabnya.
Sebelum hasil dari rapat di Dephut ini diketahui,Walikota Bambang DH telah mengatakan, pihaknya tidak ingin proses pengelolaan KBS berlarut-larut. Untuk itu, pemkot siap mengelola KBS asal diberi izin konservasi.
Walikota mengingatkan, kalau izin konservasi tetap tidak diberikan kepada pemkot, pemkot siap menarik diri. "Saya sudah bilang ke Pak Muklas, kalau izinnya tidak diberikan ke kita, ya sudah keluar saja," kata Walikota Bambang DH.
Walikota mengisyaratkan juga kecewa dengan lamanya izin itu turun ke pemkot. Menurut dia, penyelesaian kemelut di KBS sudah berkali-kali dilakukan. Berkali-kali pula pemkot menyatakan sudah siap mengambil alih pengelolan KBS. Tapi surat izin konservasi sebagai legitimasi keabsahan pemkot mengelola KBS tidak pernah ada.
Laporan: Purnomo Siswanto
Deretan Negara Ini Tercatat Dilanda Kelaparan Terburuk Sepanjang Sejarah
Gaza menghadapi krisis kelaparan yang parah, banyak wilayah di berbagai belahan dunia juga mengalami masalah malnutrisi dan kekurangan pangan akibat konflik yang terjadi
