SURABAYA POST –- Jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim termasuk yang tertinggi dibandingkan Kejati di provinsi lain.
Saat ini jumlah total kasus korupsi baik yang masih dalam penyidikan maupun penuntutan dari seluruh Kejati di Indonesia mencapai 1.800 perkara.
“Dari jumlah kasus yang masuk, Kejaksaan Tinggi Jatim sendiri menerima 226 perkara. Jumlah ini termasuk yang tertinggi di Indonesia,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Mohammad Anwar, Senin (26/4).
Sekadar diketahui, jumlah Kejati di seluruh Indonesia ada 29 kantor. Gedung Bundar alias Kejaksaan Agung RI sendiri sekarang menangani 145 perkara dari 1.800 perkara yang masuk. Sisanya disebar ke-29 Kejati di Indonesia, termasuk Kejati Jatim.
Sedangkan 226 perkara yang ditangani Kejati Jatim saat ini ditangani 36 kejaksaan negeri (Kejari) di berbagai kota/kabupaten. Kerugian dari seluruh kasus itu diduga mencapai ratusan miliar rupiah.
Anwar mengatakan Kejari sendiri terbagi dua tipe, yakni tipe A dan tipe B. Kejari tipe A berada di kota besar, sedangkan tipe B berada di kota kecil. Kejari Surabaya tergolong Kejari tipe A. Tiap Kejari memiliki target perkara yang harus dituntaskan.
“Untuk Kejari tipe A ditarget minimal menyelesaikan 7 perkara korupsi dalam 1 tahun, sedangkan tipe B dipatok 5 kasus,” ujarnya.
Anwar mengatakan sebagian besar perkara korupsi yang ditangani Kejati Jatim didominasi kalangan pemerintahan dan melibatkan APBD daerah masing-masing.
Beberapa kasus perkara korupsi yang kini tengah ditangani di antaranya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan PIA Jemundo Sidoarjo, dugaan penyelewengan Kasda Pemkab Pasuruan, dan dugaan korupsi dalam pengadaan lahan lapangan terbang di Banyuwangi.
Semua kasus tersebut melibatkan unsur pemerintahan. Seperti salah satunya Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan lapter di Banyuwangi.
Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah perkara korupsi yang saat ini ditangani Gedung Bundar lebih tinggi. Kalau tahun 2009 lalu sekitar 1.500-an kasus masuk.
Anwar mengatakan pihaknya optimistis bisa menyelesaikan seluruh kasus yang masuk.
“Kan sudah ada Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional. Di dalamnya juga ada instruksi tentang percepatan dalam penanganan kasus korupsi,” ujarnya.
Dia berharap tahun depan ada penurunan jumlah kasus yang ditangani kejaksaan. Atau indikasi penurunan kasus-kasus korupsi. “Mudah-mudahan tahun depan bisa berkurang dari angka 1.800 kasus,” ujarnya.
Sebelumnya untuk menuntaskan kasus korupsi, pihaknya menerima banyak sandungan. Namun sekarang sudah tidak terlalu banyak rintangan lagi. “Surat izin presiden untuk memeriksa pejabat yang diduga kena kasus sekarang bisa turun dalam waktu tidak terlalu lama, tak lagi dalam hitungan tahun seperti dulu,” katanya.
Dan sesuai arahan Kajagung setiap kasus yang masuk ditarget dalam 14 hari penyelidikannya tuntas. Atau dalam 60 hari seluruh penyidikan selesai. (hs)
Data Korupsi
-Jumlah kasus dari seluruh Kejati di Indonesia: 1.800
-Jumlah kasus yang ditangani Kejati Jatim : 266
-Total kerugian negara di Jatim : diduga ratusan miliar
-Dominasi kasus di Jatim : melibatkan kalangan pemerintahan
Laporan: Fatchurrahman Al Aziz
KPU Undang Anies dan Ganjar Hadiri Penetapan Pemenang Pilpres 2024
KPU RI memastikan juga mengundang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri penetapan pemenang Pilpres 2024 pada Rabu, 24 April 2024.
