VIVAnews - Salah satu hal yang menarik perhatian Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat adalah penggunaan anggaran polisi. Dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi Hukum Dewan, Rabu 10 Desember 2008, Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan anggaran kepolisian 2008 sebesar Rp 23.3 triliun
Penggunaannya dibagi menjadi tiga belanja yakni belanja pegawai sebesar Rp 14.1 triliun atau (60,81%), belanja barang sebesar Rp 5.5 triliun (23,63 %), dan belanja modal sebesar Rp 3.6 triliun (15,55%).
Menurut Kapolri, anggaran belanja pegawai semula adalah Rp 15.1 triliun. "Pengurangan diambil dari honorarium sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan untuk melakukan penghematan. Tapi gaji pegawai tetap," katanya di Ruang Komisi Hukum Dewan, Senayan, Jakarta, Rabu 10 Desember 2008.
Yang menarik, anggaran polisi untuk operasional jauh lebih kecil daripada belanja. Dalam paparannya, Kapolri menyampaikan anggaran penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 524 miliar. Sedangkan anggaran keamanan dan ketertiban sebesar Rp 27,6 miliar.
Rapat dengar pendapat antara Kepolisian dan Komisi Hukum Dewan sedang berlangsung saat ini. Rapat untuk membahas kinerja kepolisian. Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memboyong seluruh Kepala Polda dari seluruh Indonesia. Sedangkan dari komisi III DPR hadir 49 anggota dewan.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
