- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -- Markas Besar TNI akan mengikuti aturan pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008, mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang sudah efektif diberlakukan 1 Mei 2010 kemarin.
UU ini berlaku setelah pemerintah diberikan kesempatan untuk mempersiapkan segala piranti pelaksanaan selama dua tahun ini.
Pemberlakuan UU ini membuat badan-badan publik dan institusi pemerintahan, termasuk TNI, harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Menyangkut masalah tersebut, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan bahwa TNI akan ikut aturan pemerintah.
"Kami TNI serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, ikuti saja, apalagi TNI tidak memiliki keterwakilan di DPR," ujar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai membuka Kegiatan Asia-Pasific Military Medicine Conference XX tahun 2010 di Jakarta, Senin 3 Mei 2010.
Sebab, dia melanjutkan, bila tidak mengikuti aturan, badan publik atau institusi terkait, termasuk TNI, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda. Sebaliknya, masyarakat yang menyalahgunakan informasi juga ada sanksinya. (mt)
3 Faktor Cegah Operasi Intelijen Siber, Jangan Terbalik
Ketiga faktor ini harus dipikirkan berurutan dalam menangkal operasi intelijen siber. Jangan terbalik. Kalau tidak dilakukan berurutan, maka akan jadi masalah.
