SURABAYA POST - Perbaikan Kebun Binatang Surabaya (KBS) pasca diperebutkan antara kubu Stany Subakir-Rekso Basuki membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar. Dana ini untuk perbaikan fasilitas kandang, pemenuhan makan, pemeliharaan kesehatan hewan serta pembenahan lokasi wisata di KBS itu sendiri.
Besarnya anggaran perbaikan karena kondisi KBS saat ini sudah sangat memprihatinkan. Agar tak menelan dana lebih besar lagi, penanganan perbaikan harus dilakukan secepatnya. Bahkan waktu yang dibutuhkan tidak dalam hitungan tahun lagi, tapi dalam hitungan bulan.
“Bila tidak segera ditangani secepatnya KBS akan semakin terpuruk dan hewan di dalamnya akan banyak yang mati. Jika sudah begitu dana yang dibutuhkan untuk perbaikan KBS akan semakin besar lagi,” kata Tony Sumampouw, Ketua Tim Sementara Pengelolaan KBS, Rabu (19/5) pagi.
Menurutnya, siapa pun pengelola KBS tidak masalah. Tapi perbaikan dan penanganan KBS sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mengingat, hewan di KBS butuh hidup layak dan sehat.
“Siapa pun yang akan menangani KBS kami tidak mempermasalahkannya, tapi KBS perlu ditangani secara serius dan profesional,” katanya.
Seperti diberitakan Surabaya Post Selasa kemarin, Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia (PKBSI) DR Rachmat Syah menjelaskan melalui workshop sehari di Hotel Bumi, KBS mencari pengelola yang profesional. Bagi mereka yang berminat bisa menghubungi Tim Sementara Pengelola KBS.
Tim itu terdiri dari unsur pemkot, Kementerian Kehutanan (dulu Departemen Kehutanan), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kalangan profesional. Sayangnya meski sudah ditawarkan dalam workshop, hingga kini belum ada satupun investor, swasta atau kelompok yang berminat mengelola KBS.
Agar KBS tetap berjalan, lanjut Tony, pihaknya akan mencari tenaga profesional untuk mengelola KBS. Langkah pertama adalah merekrut orang dalam KBS sendiri. Di dalam KBS ada 42 orang pegawai yang bisa diseleksi guna menjadi tenaga pengelola KBS. Bila dari 42 orang itu ternyata tidak ada yang mempuni, KBS akan mencari tenaga dari luar. “Dua pilihan itu, yang sedang kami lakukan dalam waktu dekat ini,” ujar Tony.
Sedangkan soal lembaga pengelola KBS, bisa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau gabungan antara BUMD dengan swasta. Bila BUMD tidak bisa diterima masyarakat, nantinya akan diserahkan pihak swasta. Dan pihak swasta itu juga bisa bekerjasama dengan BUMD.
Kenapa harus duet BUMD dan swasta karena untuk penanganan KBS membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bila swasta yang diserahi menangani KBS sepenuhnya, sulit terealisasi. Masalahnya biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan KBS sangat tinggi. “Rp 100 miliar itu sangat besar, sehingga membuat swasta maju mundur untuk mengelola KBS, apalagi mengelola KBS belum tentu untung dalam tempo singkat,” urainya.
Sementara Pemkot Surabaya siap menjadikan KBS sebagai BUMD. Pemkot akan menggandeng konsultan independen guna memperbaiki kondisi tempat wisata hewan tersebut.
Walikota Bambang DH mengatakan melihat konflik yang tengah terjadi di KBS saat ini, Pemkot Surabaya menganggap perubahan status KBS menjadi BUMD adalah satu di antara alternatif solusi yang layak. ”Lembaga yang pas untuk KBS adalah BUMD. Tanah di KBS itu milik Pemkot. Nanti manajemennya kami pilih dengan intervensi konsultan yang fair,” katanya.
Dengan BMUD, kata Bambang DH, Pemkot Surabaya siap melakukan rekrutmen karyawan-karyawan yang masuk dalam jajaran manajemen. Tentunya, proses rekrutmen akan berbeda dengan pengelolaan manajemen PDAM dan PD Pasar Surya, 2 BUMD milik Pemkot. “Tidak hanya mereka yang memiliki kemampuan manajerial yang direkrut, tapi juga harus penyayang binatang,” katanya.
Menurutnya, dirinya tidak akan mengintervensi masalah perekrutan tenaga kerja di dalam BUMD. Tapi, pihaknya akan membentuk badan pengawas yang di dalamnya ada walikota dan DPRD bisa intervensi.
Diakui Bambang DH, kondisi KBS memang memprihatinkan. Baik kandang maupun binatang terancam punah. Bahkan hasil tukar satwa dengan Afrika ditemukan mati. Demikian pula telur komodo yang baru menetas. “Konflik di antara pengurus KBS menyisakan dampak berkepanjangan dalam tubuh KBS, harus segera ada solusi, ” urainya. (hs)
Laporan: Purnomo Siswanto
Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub, Bobby Nasution: Tak Perlu Daftar Lagi ke Golkar Sumut
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution mengaku tidak mau mendaftar atau mengambil formulir di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk maju Pilgu
