Puskesmas Surabaya Bersikukuh Naikkan Tarif

Masyarakat antre pelayanan di Puskesmas Kota Batu
Sumber :
  • Zainul Arifin | Surabaya Post

SURABAYA POST - Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya bersikeras akan menaikkan seluruh tarif layanan Puskesmas di seluruh Surabaya dalam waktu dekat. Meski sempat ditentang DPRD Surabaya. Kenaikan, sebenarnya bukan pada tarif retribusinya, tapi pada harga alat pendukung layanan di Puskesmas.

"Usulan kami menaikkan biaya layanan di Puskesmas sudah rasional dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi tidak ada niat kami untuk membatalkan kenaikan tarif Puskesmas ini. Begitu  DPRD menyetujui usulan kami ini, kami langsung memberlakukannya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr Esty Martiana, Jumat 21 Mei 2010.

Menurutnya, selama ini tarif layanan di Puskesmas digabung dengan biaya alat pendukung seperti alat implant KB (susuk), alat KB IUD (spiral).  Biaya pasang implant sebesar Rp 25.000 yang terbagi dengan rincian, untuk tarif layanan Puskesmas sebesar Rp 2.500 per orang, sedangkan biaya pembelian implantnya sebesar Rp 22.500 per unit.

Dalam skenario kenaikan tarif nanti,  tarif layanan tetap Rp 2.500, sedangkan alat implantnya naik menjadi sekitar Rp 277.500. Sehingga total biaya pemasangan implant di Puskesmas menjadi sebesar Rp 280.000 atau naik sebesar 1.020%. "Jadi yang naik itu harga alat implantnya, sedangkan tarif pendaftaran layanan ke Puskesmas tetap, yakni Rp 2.500 per orang," papar Esty.

Bila tarif pemasangan implant, IUD atau layanan kesehatan lain di Puskesmas tidak dinaikkan, semua Puskesmas di Surabaya bisa bangkrut. Bahkan, suatu saat layanan di Puskesmas akan tutup semua.

"Sekarang pilih mana, apa masyarakat mau Puskesmas mati karena bangkrut atau tidak. Kalau tidak mau naik, ya, monggo.  Tapi kalau mau naik maka semua masyarakat harus mengerti," katanya. 

Disinggung tentang layanan KB atau kesehatan bagi warga miskin (gakin), Esty mengatakan, layanan kesehatan bagi gakin sudah diatur pemerintah. Mereka yang memiliki kartu kesehatan gakin mendapatkan layanan gratis.

"Jadi kenaikan tarif yang kami usulkan tidak termasuk untuk gakin. Layanan untuk gakin sudah ada aturannya. Layanan ini untuk warga yang berekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, lanjutnya, tarif layanan di Puskesmas di Surabaya sudah tujuh tahun tak pernah dinaikkan. Sementara harga alat-alat kesehatan dan KB selama tujuh tahun itu sudah mengalami kenaikan berulang kali.

Sebelumnya, Dinkes mengusulkan seluruh tarif layanan Puskemas di seluruh Surabaya naik. Usulan kenaikan tertinggi terjadi pada layanan pemasangan alat KB implant (susuk KB). Semula tarifnya sebesar Rp 25.000 per pasang implant, kini diusulkan menjadi sebesar Rp 280.000 per pasang implant atau naik sebesar 1.020%.

Sedangkan usulan kenaikan biaya layanan lain dan kenaikannya cukup tinggi terjadi pemasangan alat KB berupa IUD. Semula tarifnya sebesar Rp 5.000 kini diusulkan naik menjadi Rp 25.000 per pasang IUD atau naik sebesar 400%. Biaya rawat luka ringan semula Rp 2.500 diusulkan naik menjadi Rp 8.000 atau naik 220%.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Fatkur Rohman ST MT mengatakan saat ini pemkot telah menunjuk Unair untuk melakukan kajian masyarakat terkait dengan rencana pemkot menaikkan tarif retribusi.

Merujuk data sementara yang didapatkan di lapangan menyebutkan hingga kini banyak warga yang enggan berobat ke Puskesmas dengan beberapa alasan. Di antaranya, tidak ada dokter yang siaga hingga tak optimalnya pelayanan karena  minimnya peralatan kedokteran.

Untuk itu, DPRD  berharap dengan dinaikkannya tarif retribusi Puskesmas, harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Dengan begitu Puskesmas nantinya akan menjadi RS rujukan.

Tebar Berkah Ramadan 1445 H, Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Apalagi kini, ada sekitar 13 Puskesmas Induk maupun Puskesmas Pembantu yang sudah mengantongi ISO. "Kami berharap Puskesmas yang sudah mengantongi ISO ini dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," papar Fatkur.

Karena itu, sebelum dewan memberikan persetujuan atas revisi Raperda tersebut, pihaknya juga akan turun langsung ke lapangan. Hal itu penting, untuk mengetahui apakah pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah meningkatkan pelayanannya kepada warga atau belum.

Baik dari segi sarana dan prasarana hingga pada peralatan kedokteran serta Sumber Daya Manusia (SDM-nya) termasuk tenaga dokter.

"Yang jelas kami tidak menginginkan Puskesmas tutup pukul 11.00 seperti yang terjadi saat ini. Apalagi karena alasan tidak ada dokter, hingga bangunan yang ada tak mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ungkap politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Laporan: Purnomo Siswanto

Polda Bali bersama bidang metrologi dan tertib niaga Disperindag kota Denpasar sidak SPBU

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Persediaan BBM di Bali Masih Aman

Polisi melakukan sidak ke SPBU di sekitar Denpasar, Bali.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024