- VIVAnews/ Sandy Adam
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini meninjau Situation Room di Bina Graha, Kompleks Kepresidenan, Jakarta. Dari situation room yang dilengkapi teknologi canggih ini, Presiden dapat mengendalikan program pemerintah di daerah.
Dengan dioptimalkan Situation Room ini, Presiden berharap dapat menjalankan Pemerintahan berdasarkan sistem dan manajemen yang kredibel. Keputusan yang harus diambil secara cepat pun diharapkan dapat diputuskan sesuai prinsip dasar manajemen.
"Dalam menjalankan pemerintahan di negeri ini, kita harus dasarkan pada sistem dan manajemen yang kredible," kata Presiden di Bina Graha. "Sesungguhnya meski bisa kita ambil secara cepat dalam keadaan tertentu, yang dalam keadaan instant, dan top process, sesungguhnya dalam tata manajemen kita," kata SBY, Senin 12 Juli 2010.
Kemudian, Presiden meminta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk dapat melengkapi data yang dapat dimanfaatkan Pemerintah dalam mengambil keputusan. UKP4 juga yang akan menjalankan fungsi pengelolaan situation room ini.
Dalam kesempatan peninjauan ini, Kuntoro kemudian memperlihatkan salah satu fungsi pengawasan di situation room. Di layar besar, terlihat peta google earth, yang sudah ditandai dengan lokasi-lokasi program pemerintah.
"Peta yang bisa kita datangi. Sehingga bisa kelihatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah. Ada 47 persen yang BOS-nya terlambat, ada 53 persen yang sudah tepat," kata Kepala UKP4 sambil memperlihatkan program BOS di layar.
Sebelumnya, Kuntoro mengatakan situation room direnovasi dengan anggaran Rp8 miliar. "Itu anggaran UKP4 semua," kata Kuntoro akhir Maret lalu.
Berbagai peralatan dan fasilitas memang disiapkan untuk mendukung kinerja Presiden. Dari ruangan konferensi video, ruangan monitor, dan ruangan analisis data, lengkap tersedia di sini. "Saya kira ini inti dari Bina Graha sebagai situation room," ucap Kuntoro waktu itu.
Megawati Ajukan Amicus Curiae ke MK, Pakar Hukum: Upaya Intervensi Peradilan
Megawati telah mengajukan diri menjadi amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan menyampaikan pendapatnya atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
