- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai telah gagal. Pemerintah dan DPR disarankan mengkaji kemungkinan memakai model lama, dipilih oleh DPRD.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pemerintah dan DPR mengkaji lagi pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut dia, pemilu daerah telah merusak moral masyarakat secara masif. Dia mendasarkan argumen tersebut pada sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi.
"Saya yang punya data di sini, di MK, tampaknya pemilu kepala daerah langsung banyak merusak moral masyarakat," kata Mahfud, Senin 2 Agustus 2010.
Menurut dia, dalam sidang sengketa hasil pilkada terungkap kebohongan-kebohongan, teror, kolusi antar pejabat dan calon, serta kolusi antara KPU dan calon. "Pemilihan langsung merusak jutaan orang. tapi kalau dipilih lewat DPRD, mungkin kurang. yang rusak hanya 40 orang, DPRD-nya," ujarnya.
Mahfud menilai, kedua model pemilihan sama-sama tidak melahirkan pemimpin yang baik. "Lewat DPRD juga tidak baik, karena kolusi. Lewat langsung juga sama. Sebaiknya kita berpikir untuk menata ulang," katanya.
Menurut dia, temuan seperti itu terjadi baik dalam pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. "Berdasarkan data persidangan, baik gubernur maupun bupati, skala merusaknya sama saja," ujarnya.
Bagaimana dengan calon independen? "Dalam kenyataannya, calon independen banyak kalah kan. Calon independen kalau kuat, uangnya kuat juga. Asumsinya siapa yang bayar lebih banyak kan gitu."
Momentum pembahasan revisi Paket UU Politik dinilainya tepat membicarakan sistem yang baru. Sebab, kata dia, transisi demokrasi diwarnai "trial and error".
"Dulu [kepala daerah dipilih] DPRD kemudian [dipilih] langsung [oleh rakyat], lalu keliru. Balik lagi kan nggak apa-apa. Namanya kita masih transisi," ujarnya.
Hartono Bersaudara, Pemilik Klub Sepak Bola Italia Terkaya
Selama lebih dari sepuluh tahun, konglomerat Hartono Bersaudara yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah orang terkaya di Indonesia.
