- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kementerian Agama beserta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan sejumlah Duta Besar negara-negara muslim hari ini menggelar sidang itsbat. Sidang akan menentukan hari pertama pelaksanaan puasa Ramadhan 1431 Hijriah.
"Sekarang sedang dalam tahap persiapan itsbat, kami mengundang hampir 150 peserta," kata Kepala Sub Direktorat Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Muhidin, di sela Sidang Itsbat, di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2010.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, tamu undangan dari kedutaaan besar diantaranya Duta Besar Irak, Palestina, Somalia, Brunei Darussalam, Bangladesh, Arab Saudi, Maroko, Palestina, Sudan, Qatar, dan Oman.
Sementara dari unsur pemerintah dan lembaga hadir Menteri Agama Suryadharma Ali, Ketua MUI, Ketua Komisi VIII DPR, Dirjen Bimas Islam, dan pengelola Planetarium.
Sementara ormas Islam yang diundang lebih dari 10 organisasi di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PUI, Persis, Rabitah islamiyah.
Muhidin menjelaskan, pemantauaan penampakan hilal yang menandakan awal bulan Ramadhan 1431H akan dilakukan di 10 titik yaitu di Biak, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Bandung, Kalimantan Timur, Riau, Makassar, Gresik, dan Naggroe Aceh Darussalam.
"Laporan pertama yang akan masuk dari Biak karena merupakan daerah paling timur. Sesaat setelah waktu maghrib disana, akan langsung diketahui," kata Muhidin.
Dia menambahkan, laporan terakhir penampakan hilal akan diperoleh dari titik pemantauan di Aceh. Namun laporan bisa tidak digunakan jika dari 10 titik pemantauan yang ada sudah melaporkan penampakan hilal. "Sidang bisa saja dimajukan," ujarnya.
Muhidin mengharapkan agar pelaksanaan awal puasa untuk seluruh umat Islam di Indonesia dapat dilakukan serempak. Kalaupun muncul perbedaan, hendaknya dianggap bertujuan untuk kemaslahatan umat. "Besok atau lusa yang penting ada kemaslahatan ummat," kata dia. (umi)
Hakim MK Buka Suara soal Megawati Ajukan Amicur Curiae Terkait Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sedang mendalami amicus curiae atau sahabat pengadilan yang diajukan beberapa tokoh terkait sengketa hasil perselisihan Pilpres 2024 (PHPU)
