- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku timbulnya konflik dipicu ketidakadilan. Kasus Aceh, misalnya, timbul karena adanya ketidakadilan ekonomi dan sosial.
"Kenapa Aceh yang makmur tidak dapat dinikmati rakyatnya," ujarnya dalam acara memperingati lima tahun perdamaian Aceh (MoU Helsinski). Acara yang bertajuk, 'Damai Bagi Semua untuk Selamanya' bertempat di Ball Room, Hotel Four Seasons, Jakarta, 15 Agustus 2010.
Dalam acara tersebut turut hadir pejabat dan mantan pejabat seperti Jusuf Kalla (Ketua PMI), Menko Polhukam Joko Suyanto, keluarga besar TNI-Polri, Widodo AS (mantan Menkopolhukam), Hasan Wirajuda, Sofyan Jalil, Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhamadiyah), Teuku Malik dll, Mustafa Abu Bakar.
Mantan wakil presiden itu menambahkan, pemberontakan PRRI-Permesta, konflik Poso juga ditimbulkan akibat adanya ketidakadilan politik dan sosial. "Persoalan ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam UUD, pasal 33, bumi air dan kekayaan di dalamnya digunakan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-sebesarnya," ujarnya.
JK yang kini ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) mengakui, Aceh bukan masalah agama atau syariah tapi masalah menegakkan keadilan ekonomi di sana. "Solusi MoU adalah menegakkan kembali keadilan berbangsa. Persoalan Aceh lebih pada masalah ekonomi daripada politik," tuturnya.
Tentunya, Kalla berharap, lima tahun perdamaian Aceh (MoU Helsinski) harus menjadi peringatan. Sebab, Kita akan bahagia bila mampu menciptakan bangsa yang adil dan makmur.
Selain itu, peringatan ini bukan sekadar peringatan tetapi adalah sejarah, sebuah pengalaman untuk pelajaran negeri ini di masa mendatang. (umI)
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Pegawai Kementerian ESDM
Pegawai ESDM tersebut diperiksa sebagai saksi.
