- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Pemerintah mengakui fasilitas yang dimiliki kapal-kapal di wilayah perbatasan masih kurang canggih. Termasuk kapal yang ditumpangi tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibawa ke Malaysia.
"Kapal kita yang kemarin beroperasi dalam menangkap lima kapal (Malaysia) itu tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai," kata Menteri Koordinator Bidang Polhukam Djoko Suyanto di kantornya, Jakarta, Senin 23 Agustus 2010.
Djoko Suyanto mengatakan hal itu usai Rapat Koordinasi Terbatas di antara Kementerian yang dibawahi, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Menurut Djoko, pemerintah akan berupaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki kapal-kapal petugas perairan di perbatasan. "Misalnya harus ada GPS, alat komunikasi, dan radar," ujar mantan Panglima TNI ini.
Dalam kasus saling tangkap tujuh nelayan Malaysia yang menaiki lima kapal dan tiga staf KKP, itu menjadi pelajaran pemerintah. Djoko mengakui kapal yang ditumpangi tiga petugas Indonesia itu tidak memiliki fasilitas komunikasi yang memadai.
"Tidak bisa berhubungan dengan Angkatan Laut, Kepolisian, sehingga back up tidak bisa dilaksanakan dengan baik," sesal Djoko.
Dalam kesempatan ini, Djoko kembali mengingatkan agar seluruh elemen yang terlibat dalam perbatasan perairan untuk bekerja secara sinergi. Berkoordinasi dan berbagi informasi satu dengan lainnya.
"Dalam hal ini adalah badan koordinasi keamanan laut akan dipertajam. Harus ada koordinasi bersama, harus ada informasi yang di-share satu sama lain," tegas Djoko.
Insiden Tanjung Berikat pada Jumat 13 Agustus lalu menyisakan pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah dinilai kurang tegas terhadap sikap Malaysia.
Tiga Staf WNI sudah kembali ke Indonesia, begitu juga dengan tujuh nelayan Malaysia. Aksi ini menuai protes di Indonesia. (umi)
Jokowi Tegaskan Tidak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran, Kecuali Diminta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan peralihan Pemerintahan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Pr
