- Siska Prestiwati | Surabaya Post
SURABAYA POST - Keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim yang meloloskan pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD Jatim membuat anggotanya iri. Mereka langsung menyuarakan keinginan agar seluruh anggota dewan juga mendapatkan mobil dinas baru.
"Seharusnya sebagai anggota kita juga mendapat tunjangan mobil karena kalau dilihat posisi kita sejajar dengan jabatan PNS eselon II," kata anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat Herry Presetya, Selasa 31 Agustus 2010.
Permintaan ini mengacu kepada anggota dewan di Jabar dan DKI Jakarta. Tiap anggota diberi jatah tunjangan transportasi dan diaplikasikan dalam bentuk mobil dinas.
Meski sempat diprotes keras dan ditolak sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, ternyata diam-diam pimpinan DPRD Jatim tetap meneruskan pengadaan mobil dinas tahun ini.
Banggar tetap menyetujui pengadaan tiga mobil dinas Toyota Camry dan satu Fortuner senilai Rp 1,964 miliar lebih untuk empat pimpinan dewan.
Herry menganggap, pimpinan mau menang sendiri karena berdasarkan info yang diterima ada kesepakatan di Banggar. Kesepakatan itu menyebutkan kalau anggota tidak akan mempersoalkan pengadaan mobil dinas baru, karena pimpinan akan memperjuangkan anggota mendapat hal yang sama.
Namun kenyataannya janji itu tak terwujud. "Pimpinan seenaknya saja," ujar Herry dengan nada tinggi.
Soal aturan hukum yang menjegal permintaan tersebut, anggota Komisi E itu mengatakan, bisa dicarikan celah. Ia juga tak mau ngotot untuk mendapat mobdin. "Tunjangan saja juga bisa, kita kompromistis kok," tuturnya.
Senada diutarakan anggota DPRD lain, Jalaluddin Alham, sebagai pejabat setingkat golongan II, seharusnya juga mendapat jatah mobdin. "Kasubag Pemprov Jatim saja dapat mobdin, masak kita tidak dapat mobil juga?," katanya.
Ia akui, kinerja anggota dewan memang tak bisa diukur secara kasat mata. Namun, legislatif memang bekerja dalam ruang kebijakan. "Di tingkat pusat saja ada anggaran untuk tunjangan tersebut," kata anggota FPD itu.
Berbeda dengan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Kusnadi, bahwa pengadaan mobdin baru tak seharusnya dilakukan. Alasannya, mobdin lama masih dianggap layak. "Harusnya anggota yang diberi prioritas," ujarnya.
Sementara Kepala Biro Keuangan Setdaprov Jatim, Nurwiyatno mengatakan, rencananya empat mobdin lama akan digunakan untuk kepentingan mobdin asisten. Selama ini, empat asisten menggunakan mobil Altis. "Sisanya mungkin akan digunakan untuk antar jemput tamu DPRD Jatim," ujarnya.
Nani Mashita
Hotman Paris Tantang Rocky Gerung Debat Hukum, Bukan Filsafat Kho Ping Hoo
Anggota Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea menantang akademisi Rocky Gerung untuk berdebat hukum. Tantangan itu disampaikan Hotman usai kubu Prabowo-G
