- Antara/ Ari Bowo Sucipto
SURABAYA POST - Berbagai skenario pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah per Oktober nanti dinilai konyol dan tidak efektif.
Rencana pelarangan pembelian premium bagi mobil buatan di atas 2005 tak logis karena semakin baru mobil, semakin irit bahan bakar. Sementara, pembatasan pendistribusian di kawasan elite sulit dalam pengawasan dan penentuan titiknya.
“Itu kebijakan yang konyol dan tidak efektif. Yang paling efektif ya mencabut subsidi,” ujar pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat dihubungi, Rabu 15 September 2010.
Pembatasan BBM bersubsidi di daerah elit rawan timbulkan transaksi gelap antar-pengusaha serta bisa menimbulkan pengoplosan.
Sedangkan larangan kendaraan roda empat berplat hitam produksi 2005 ke atas membeli BBM bersubsidi juga akan menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasannya. Sehingga dirasakan akan tetap terjadi kebocoran.
Dua skenario yang dikemukakan pemerintah ini menurutnya juga hanya bentuk ketidakberanian pemerintah mengambil keputusan karena terkesan berbau politis. Kalau memang tidak ingin APBN membengkak karena subsidi BBM, mestinya pemerintah berani mengambil keputusan mencabut subsidi.
Langkah ini bisa dilakukan bertahap. Jika misalnya saat ini subsidi yang diberikan mencapai Rp 1.500 per liter premium, maka bisa saja subsidi dikurangi menjadi hanya Rp 1.000 per liter dan selanjutnya dikurangi lagi menjadi Rp 500 per liter hingga akhirnya bersih sama sekali.
Dikatakannya, di negara manapun di dunia ini tidak ada yang memberikan subsidi BBM kepada warganya karena menimbulkan beban ekonomi yang terlalu tinggi.
Setidaknya hanya ada 3-4 negara selain Indonesia yang masih memberikan subsidi BBM. Namun tetap saja, kalau langkah tersebut diambil, harus dilakukan audit harga pokok terlebih dahulu. (hs)
Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024
