- F.A. Aziz | Surabaya Post
VIVAnews - Penghuni lokalisasi Dolly dan sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Pekerja Lokalisasi (PMPL) menolak rencana penutupan lokasi pelacuran terkenal di Surabaya itu. Mereka juga menolak rencana pemasangan kamera CCTV di area itu.
Rabu, 3 November 2010, mereka berorasi di separuh jalan Gang Lebar di Dolly sambil membentangkan spanduk bertuliskan berbagai kata-kata kecaman.
"Kami punya hak menolak semua rencana itu. Kalau itu dilakukan sama saja mematikan sumber penghasilan kami di daerah ini," kata koordinator aksi, Hadi.
Melibatkan sejumlah anak, para pengunjuk rasa mengecam keras rencana pemerintah kota yang dinilai bertentangan dengan kebebasan rakyat mencari penghidupan.
Menurut mereka, rencana penutupan itu sangat tidak masuk akal, melanggar HAM, dan mengabaikan nasib sekitar 1.500 orang pelacur yang saat ini menghuni 36 wisma.
"Banyak profesi yang bisa dihidupi di kawasan ini. Mereka berprofesi sebagai pencari tamu, penjaga parkir, tukang cuci, penjual makanan, dan berbagai profesi lainnya," kata Hadi dengan semangat.
Sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pemasangan kamera CCTV itu merupakan langkah alternatif. Alasannya, itu merupakan bagian dari strategi fisik dan sosial pemerintah kota, karena penutupan kawasan lokalisasi itu tidak bisa dilakukan serta merta.
Risma juga membantah kebijakan itu tidak manusiawi. "Kalau dipasang di dalam kamar itu baru pelanggaran," katanya.
Rencana penutupan Dolly pertama kali digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan melibatkan walikota dan bupati untuk mengalihfungsikan semua lokalisasi yang ada di wilayah Provinsi Jatim. (Laporan: Tudji Martudji, Surabaya | kd)
Bawa Kabar dari Tanah Suci, Peran Media Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji, tata cara, hingga kesehatan serta keselamatan selama di Tanah Suci dapat disebarkan secara luas dan cepat melalui media.
