UU NOMOR 2 TAHUN 2006

 

Dekat dengan Banyak Wanita, Billy Syahputra Gerah Sering Dijodohkan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   2   TAHUN 2006
Caleg Demokrat Fathi Lolos ke Senayan Bareng Melly Goeslaw dari Dapil Jabar I

TENTANG

 PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

Daftar Harga Motor Vespa per Maret 2024

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang             :       a.       bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas  pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

                                         b.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;

 

Mengingat               :       1.       Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

3.     Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);

4.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5.     Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

 

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan            :       UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

 

Pasal 1

(1)                   Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :

a.     Penerimaan Perpajakan;

b.     Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.      Penerimaan Hibah.

(2)      Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua  triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu  tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(3)                   Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(4)      Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).

(5)      Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

 

Pasal 2

(1)                   Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

a.     Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;

b.     Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

(2)      Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3)                   Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp11.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).

(4)                   Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

(5)      Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

 

Pasal 3

(1)                   Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :

a.     Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;

b.     Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c.      Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2)      Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032.589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).  

(3)      Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

(4)      Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

(5)      Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(6)      Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

 

Pasal 4

(1)                   Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas:

a.     Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;

b.     Dana Perimbangan;

c.      Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.

(2)      Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

(3)                   Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4)                   Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(5)      Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

 

Pasal 5

(1)                   Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a  terdiri atas :

a.     Pengeluaran Rutin;

b.     Pengeluaran Pembangunan.

(2)      Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

(3)                   Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

(4)                 Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

(5)                 Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

 

Pasal 6

(1)                 Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a.     Dana Bagi Hasil;

b.     Dana Alokasi Umum;

c.      Dana Alokasi Khusus.

(2)                 Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).

(3)                 Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

(4)                 Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

(5)                 Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

 

Pasal 7

(1)      Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.     Dana Otonomi Khusus;

b.     Dana Penyeimbang.

(2)                   Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

(3)                   Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(4)                   Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat (3) adalah sebesar     Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

 

Pasal 8

(1)                   Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah  realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebesar   Rp. 376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar                   Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2)      Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

a.     Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

(3)      Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

 

Pasal 9

Sisa  Kurang   Pembiayaan    Anggaran Tahun   Anggaran 2003 adalah sebesar Rp2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

 

Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

 

    Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal  20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                           ttd

 


 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal  20  Maret  2006

 

                                 ttd

HAMID AWALUDIN

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   2   TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

 

I. UMUM

 

              Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

              Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

              Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .

              Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif  sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

 

 

II. PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Ayat (1)

              Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)  yang terdiri atas :

(dalam rupiah)

 

              a.     Pajak dalam negeri                                                                                Rp                     230.933.877.071.291,00

0110        Pajak penghasilan (PPh) nonmigas                                      Rp                       96.053.086.781.541,00

0120        PPh Minyak Bumi dan Gas Alam                                           Rp                       18.962.540.616.691,00

0130        Pajak pertambahan nilai barang dan

                jasa, dan pajak penjualan atas

                barang mewah ( PPN dan PPnBM )                                       Rp                       77.081.494.611.512,00

0140        Pajak bumi dan bangunan (PBB)                                          Rp                         8.761.514.457.424,00

0150        Bea perolehan hak atas tanah dan

                bangunan (BPHTB)                                                                Rp                         2.143.751.203.591,00

0160        Cukai                                                                                       Rp                       26.277.199.336.741,00

0170        Pajak lainnya                                                                          Rp                         1.654.290.063.791,00

 

b.    Pajak perdagangan internasional                                                        Rp                       11.114.268.966.041,00

0210        Bea masuk                                                                              Rp                       10.884.595.527.471,00

0230        Pajak/Pungutan ekspor                                                         Rp                            229.673.438.570,00

 

Pasal 3

Ayat (1)

  Cukup jelas.

Ayat (2)

              Cukup jelas.

Ayat (3)

              Cukup jelas.

Ayat (4)

              Cukup jelas.

Ayat (5)

              Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :

 

(dalam rupiah)

a.     Penerimaan sumber daya alam                                                            Rp                      67.510.032.589.458,00

0310       Pendapatan minyak bum                                                        Rp                      42.969.051.730.798,00

               0311                                                                                         Pendapatan minyak bumi                 Rp                             42.969.051.730.798,00

0320       Pendapatan gas alam                                                             Rp                      18.532.808.804.030,00

               0321                                                                                         Pendapatan gas alam                       Rp                             18.532.808.804.030,00

0330       Pendapatan pertambangan umum                                        Rp                        1.981.507.798.202,00

               0331                                                                                         Pendapatan iuran tetap                    Rp                     115.930.310.932,00

               0332                                                                                         Pendapatan royalti batubara           Rp   1.865.577.487.270,00

0340       Pendapatan kehutanan                                                           Rp                        3.715.070.160.296,00

               0341                                                                                         Pendapatan dana reboisasi             Rp   2.822.519.186.088,00

               0342                                                                                         Pendapatan provisi sumber daya hutan Rp                     675.816.263.751,00

               0343                                                                                         Pendapatan iuran hak pengusahaan

                hutan                                                                                       Rp                             16.734.710.457,00

0350       Pendapatan perikanan                                                           Rp                           311.594.096.132,00

               0351                                                                                         Pendapatan perikanan Rp       311.594.096.132,00

 

b.    Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara

                                                                                                                        Rp                       12.616.646.760.146,00

              0410       Bagian pemerintah atas laba BUMN                                     Rp                       12.616.646.760.146,00   

 

c.     Penerimaan negara bukan pajak lainnya                                             Rp                       18.753.509.503.346,00

0510       Penjualan hasil produksi, sitaan                                           Rp                              73.218.731.084,00

0511       Penjualan hasil pertanian, kehutanan

               dan perkebunan                                                                      Rp                                2.184.632.807,00

0512        Penjualan hasil peternakan dan

                perikanan                                                                               Rp                               5.729.532.176,00

0513        Penjualan hasil tambang                                                       Rp                                  261.242.224,00

0514        Penjualan hasil sitaan/rampasan dan

                harta peninggalan                                                                 Rp                             46.845.595.404,00  

0515        Penjualan obat-obatan dan hasil

                farmasi lainnya                                                                      Rp                                 170.767.680,00

0516        Penjualan informasi, penerbitan, film,

                dan hasil cetakan lainnya                                                      Rp                               2.691.678.283,00

0517        Penjualan dokumen-dokumen

                pelelangan                                                                             Rp                               8.464.046.494,00

0519        Penjualan lainnya                                                                   Rp                               6.871.236.016,00

0520        Penjualan aset                                                                        Rp                             57.631.040.497,00

0521        Penjualan rumah, gedung, bangunan,

                dan tanah                                                                               Rp                                6.788.678.532,00

0522        Penjualan kendaraan bermotor                                            Rp                                   498.052.146,00

0523        Penjualan sewa beli                                                               Rp            38.572.921.829,00

0524        Penjualan aset bekas milik asing                                         Rp                                                     0,00

0529        Penjualan aset lainnya yang berlebih/

                rusak/ dihapuskan                                                                 Rp                              11.771.387.990,00

0530        Pendapatan sewa                                                                  Rp                             23.729.413.697,00

0531        Sewa rumah dinas, rumah negeri                                          Rp                             11.781.545.266,00

0532        Sewa gedung, bangunan, gudang                                        Rp                                8.015.645.531,00

0533        Sewa benda-benda bergerak                                               Rp                                2.008.648.399,00

0539        Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                            Rp                                1.923.574.501,00

0540        Pendapatan jasa I                                                                  Rp                        2.656.638.126.227,00

0541        Pendapatan rumah sakit dan instansi

                kesehatan lainnya                                                                  Rp                             76.582.095.617,00

0542        Pendapatan tempat hiburan/taman/

                museum                                                                                  Rp                                2.030.474.963,00

0543        Pendapatan  surat keterangan, visa/

                paspor dan SIM/STNK/BPKB                                                Rp                             12.437.654.255,00

0544        Pendapatan jasa pertanahan                                                Rp                              5.970.405.727,00

0545        Pendapatan hak dan perijinan                                              Rp                        1.320.935.949.264,00

0546        Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/

                pemeriksaan                                                                          Rp                             56.676.287.507,00

0547        Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa

                pelatihan dan jasa teknologi                                                Rp                            557.683.166.806,00

0548        Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama                              Rp                              47.818.116.994,00

0549        Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,

                dan kenavigasian                                                                  Rp                            276.503.975.094,00

0550        Pendapatan jasa II                                                                Rp                        1.951.400.938.790,00 

0551        Pendapatan jasa lembaga keuangan

                (jasa giro)                                                                              Rp                         1.409.410.378.858,00

0552        Pendapatan jasa penyelenggaraan

                telekomunikasi                                                                      Rp                           375.238.044.372,00

0553        Pendapatan iuran lelang untuk fakir

                miskin                                                                                     Rp                                5.989.564.143,00

0554        Pendapatan jasa pencatatan sipil                                        Rp                                4.791.446.749,00

0555        Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara

                dengan surat paksa                                                              Rp                                2.220.866.015,00

0556        Pendapatan uang pewarganegaraan                                   Rp                                4.672.502.741,00 

0557        Pendapatan bea lelang                                                         Rp                              54.732.676.119,00

0558        Pendapatan biaya pengurusan piutang

                negara dan lelang negara                                                     Rp                              36.337.127.243,00

0559        Pendapatan jasa lainnya                                                       Rp                              58.008.332.550,00

0560       Pendapatan rutin dari luar negeri                                            Rp                        193.614.948.388,00

0561        Pendapatan dari pemberian surat

                perjalanan Republik Indonesia                                                Rp                                                 0,00

0562        Pendapatan dari jasa pengurusan

                dokumen konsuler                                                                    Rp                        193.614.948.388,00

0570       Pendapatan bunga                                                                    Rp                          36.621.492.566,00

0572        Pendapatan BPPN atas bunga obligasi                                   Rp                          36.621.492.566,00

0610       Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                     Rp                          28.814.140.658,00

0611        Legalisasi tanda tangan                                                           Rp                               197.415.466,00

0612        Pengesahan surat di bawah tangan                                         Rp                                 44.186.868,00

0613        Uang meja (leges) dan upah pada panitera

                badan pengadilan                                                                     Rp                               884.936.151,00

0614        Hasil denda/denda tilang dan sebagainya                             Rp                          21.118.824.122,00

0615        Ongkos perkara                                                                        Rp                            4.368.588.616,00

0619        Penerimaan kejaksaan dan peradilan

                lainnya                                                                                        Rp                            2.200.189.435,00

0710       Pendapatan pendidikan                                                            Rp                     1.091.556.874.820,00

0711        Uang pendidikan                                                                       Rp                        972.381.564.688,00

0712        Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan

                akhir pendidikan                                                                       Rp                            9.727.883.290,00

0713        Uang ujian untuk menjalankan praktek                                   Rp                          18.146.137.711,00

0719        Pendapatan pendidikan lainnya                                               Rp                          91.301.289.131,00

                Penerimaan lain-lain                                                                  Rp  .640.283.796.619,00

0810       Pendapatan dari penerimaan kembali

                belanja tahun anggaran berjalan                                             Rp                        504.400.460.344,00

0811        Penerimaan kembali belanja pegawai
                pusat                                                                                          Rp                          21.386.869.732,00

0813        Penerimaan kembali belanja pensiun                                      Rp                          36.764.267.153,00

0814        Penerimaan kembali belanja rutin lainnyaRp                          8.458.333.782,00

0815        Penerimaan kembali belanja pembangunan

                rupiah murni                                                                               Rp                        139.226.814.736,00

0816        Penerimaan kembali belanja pembangunan

                luar negeri                                                                                  Rp                        298.564.174.941,00

0820        Pendapatan dari penerimaan kembali

                belanja tahun anggaran yang lalu                                            Rp                        223.095.633.878,00

0821        Penerimaan kembali belanja pegawai

                pusat                                                                                          Rp                          13.978.065.570,00

0822        Penerimaan kembali belanja pegawai

                daerah otonom                                                                          Rp                               422.645.771,00

0823        Penerimaan kembali belanja pensiun                                      Rp                            4.172.292.115,00

0824        Penerimaan kembali belanja rutin

                lainnya                                                                                        Rp                        181.576.512.701,00

0825        Penerimaan kembali belanja pembangunan

                rupiah murni                                                                               Rp                          20.995.224.043,00

0826        Penerimaan kembali belanja pembangunan

                pinjaman luar negeri                                                                 Rp                            1.950.893.678,00

0840       Pendapatan pelunasan piutang                                               Rp                     9.162.972.129.243,00

0841        Pendapatan pelunasan piutang                                               Rp                     9.162.972.129.243,00

0890       Pendapatan lain-lain                                                                 Rp                     2.749.815.573.154,00

0891        Penerimaan kembali persekot/
                uang muka gaji                                                                          Rp                            7.207.571.698,00
0892        Penerimaan denda keterlambatan
                penyelesaian pekerjaan                                                            Rp                          26.261.158.268,00

0893        Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian

                yang diderita oleh negara                                                        Rp                            8.126.892.709,00 

0894        Pendapatan denda administrasi BPHTB                                  Rp                                 39.733.257,00

0895        Penerimaan premi penjaminan perbankan

                nasional                                                                                     Rp                                                 0,00

0899        Pendapatan anggaran lainnya                                                  Rp                     2.708.180.217.222,00

 

 

Pasal 4

        Cukup jelas.

 

Pasal 5

        Ayat (1)

                 Cukup jelas.

        Ayat (2)

                 Cukup jelas.

        Ayat (3)

                 Cukup jelas.

        Ayat (4)

                 Cukup jelas.

        Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

 

01        Sektor Industri                                                                            Rp                           33.772.135.791,00

                   01.1      Subsektor Industri                                                               Rp                           33.772.135.791,00

 

02        Sektor Pertanian, Kehutanan,                                                

            KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                           Rp                         784.343.751.948,00

02.1      Subsektor Pertanian                                                            Rp                         334.822.319.803,00

02.2      Subsektor Kehutanan                                                          Rp                         379.846.394.661,00

02.3      Subsektor Kelautan dan Perikanan                                     Rp                           69.675.037.484,00

 

03        Sektor Pengairan                                                                         Rp                           58.477.635.262,00

03.1      Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan

             Pengairan                                                                              Rp                           57.493.543.433,00

03.2      Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan                    

             Sumber-sumber Air                                                              Rp                                984.091.829,00

 

04        Sektor Tenaga Kerja                                                                   Rp                         231.227.431.038,00

04.1      Subsektor Tenaga Kerja                                                      Rp                         231.227.431.038,00

 

05        Sektor Perdagangan, Pengembangan 

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi                            Rp                  146.211.467.956.197,00

05.1      Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                              Rp                           14.204.405.022,00

05.2      Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                 Rp                           86.522.351.061,00

05.4      Subsektor Keuangan                                                           Rp                  146.072.672.271.017,00

05.5      Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah                                                                                   Rp                           38.068.929.097,00

 

06        Sektor Transportasi, Meteorologi

DAN Geofisika                                                                                Rp                         659.942.199.657,00

06.1      Subsektor Prasarana Jalan                                                  Rp                           31.168.635.679,00

06.2      Subsektor Transportasi Darat                                            Rp                           29.938.991.753,00

06.3      Subsektor Transportasi Laut                                              Rp                         404.760.251.849,00

06.4      Subsektor Transportasi Udara                                           Rp                           99.625.491.714,00

06.5      Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian

             dan Penyelamatan                                                                Rp                           94.448.828.662,00

 

07        Sektor Pertambangan dan Energi                                          Rp                         398.769.252.049,00

07.1      Subsektor Pertambangan                                                    Rp                         381.633.250.107,00

07.2      Subsektor Energi                                                                 Rp                           17.136.001.942,00

 

08        Sektor Pariwisata, Pos,

Telekomunikasi dan informatika                                           Rp                         430.702.785.109,00

08.1      Subsektor Pariwisata                                                           Rp                         161.782.977.349,00

08.2      Subsektor Pos, Telekomunikasi dan

             Informatika                                                                           Rp                         268.919.807.760,00

 

09        Sektor Pembangunan Daerah                                                  Rp                           64.928.641.338,00

09.1      Subsektor Otonomi Daerah                                                Rp                           42.010.944.952,00

09.2   Subsektor Pengembangan Wilayah

          dan Pemberdayaan Masyarakat                                            Rp                           22.917.696.386,00

 

10         Sektor Sumber Daya alam dan 

LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang                                      Rp                         600.475.465.932,00

10.1      Subsektor Sumber Daya Alam Dan

             Lingkungan Hidup                                                               Rp                           21.229.208.825,00

10.2      Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                              Rp                         579.246.257.107,00

 

11        Sektor Pendidikan, Kebudayaan 

NASIONAL, Pemuda dan Olah raga                                           Rp                      5.386.414.114.762,00

11.1      Subsektor Pendidikan                                                         Rp                      4.691.063.561.635,00

11.2      Subsektor Pendidikan Luar Sekolah                                   Rp                         630.073.125.974,00

11.3      Subsektor Kebudayaan Nasional                                       Rp                           31.495.687.172,00

11.4      Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                     Rp                           33.781.739.981,00

 

12        Sektor kependudukAN DAN KELUARGA                                    Rp                         903.431.469.301,00

12.1      Subsektor Kependudukan dan Keluarga                           Rp                         903.431.469.301,00

 

13        Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                 Rp                         532.963.022.851,00

13.1      Subsektor Kesejahteraan Sosial                                         Rp                           79.224.624.135,00

13.2      Subsektor Kesehatan                                                          Rp                         453.738.398.716,00

 

14        Sektor Perumahan dan Permukiman                                      Rp                           49.169.077.131,00

14.1      Subsektor Perumahan                                                          Rp                             4.047.887.308,00

14.2      Subsektor Permukiman                                                        Rp                           45.121.189.823,00

 

15         Sektor Agama                                                                                Rp                      2.136.385.188.624,00

15.1      Subsektor Pelayanan Kehidupan

                                                      Beragama                                                                             Rp                         562.498.071.582,00

15.2      Subsektor Pembinaan Pendidikan

             Agama                                                                                   Rp                      1.573.887.117.042,00

 

Sektor Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi                                                                                       Rp                         822.131.940.069,00

16.1      Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan

             Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                       Rp                             3.364.004.070,00

16.2  Subsektor Penelitian dan Pengembangan

             Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                       Rp                         540.132.466.683,00

16.3      Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan

             Sarana Ilmu Pengetahuam dan

             Teknologi                                                                             Rp                           26.916.334.971,00

16.4      Subsektor Statistik                                                              Rp                         251.719.134.345,00

 

17        Sektor Hukum                                                                                Rp                      2.012.293.057.893,00

17.1      Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                             Rp                      1.690.559.603.589,00

17.2      Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                             Rp                         321.733.454.304,00

 

18        Sektor Aparatur Negara dan

Pengawasan                                                                                   Rp                      4.308.856.550.331,00

18.1      Subsektor Aparatur Negara                                                Rp                      3.787.110.984.709,00

18.2      Subsektor Pendayagunaan Sistem dan

             Pelaksanaan Pengawasan                                                   Rp                         521.745.565.622,00

 

19        Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi        Rp                                                                                                           2.568.683.821.444,00

19.1      Subsektor Politik Dalam Negeri                                         Rp                           78.819.379.517,00

19.2      Subsektor Hubungan Luar Negeri                                      Rp                      2.432.950.020.135,00

19.3      Subsektor Informasi dan Komunikasi                                Rp                           56.914.421.792,00

 

20        Sektor Pertahanan dan Keamanan                                        Rp                    18.749.415.031.425,00

20.1      Subsektor Pertahanan                                                         Rp                    11.626.867.259.643,00

20.2      Subsektor Keamanan                                                           Rp                      7.122.547.771.782,00

            

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

 

            a.       Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp50.345.280.755.117,00 (lima puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

                                                                                                                                                                                         (dalam rupiah)

 

01          Sektor Industri                                                                                Rp                         472.258.210.249,00

01.1       Subsektor Industri                                                                 Rp                         472.258.210.249,00

 

02          Sektor Pertanian, Kehutanan,                                                    

KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                               Rp                      3.761.796.436.856,00

02.1       Subsektor Pertanian                                                               Rp                      2.443.409.619.305,00

02.2       Subsektor Kehutanan                                                             Rp                         108.552.724.196,00

02.3       Subsektor Kelautan dan Perikanan                                       Rp                      1.209.834.093.355,00

 

03          Sektor Pengairan                                                                             Rp                      2.650.234.851.217,00

03.1       Subsektor Pengembangan

              dan Pengelolaan Pengairan                                                   Rp                      1.593.270.120.568,00             

03.2       Subsektor Pengembangan dan                                            

              Pengelolaan Sumber-sumber Air                                           Rp                      1.056.964.730.649,00

 

04          Sektor Tenaga Kerja                                                                       Rp                         439.677.803.307,00

04.1       Subsektor Tenaga Kerja                                                         Rp                         439.677.803.307,00

 

05          Sektor Perdagangan, Pengembangan 

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

Koperasi                                                                                              Rp                      1.890.463.565.290,00

05.1       Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                Rp                           96.299.492.428,00

05.2       Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                    Rp                         286.677.384.204,00

05.3       Subsektor Pengembangan Usaha

              Nasional                                                                                  Rp                         119.103.772.693,00

05.4       Subsektor Keuangan                                                              Rp                         206.141.041.731,00

05.5   Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,

         Kecil dan Menengah                                                                   Rp                      1.182.241.874.234,00

 

06          Sektor Transportasi, Meteorologi

DAN Geofisika                                                                                    Rp                      5.236.093.512.799,00

06.1       Subsektor Prasarana Jalan                                                    Rp                      3.551.398.241.838,00

06.2       Subsektor Transportasi Darat                                               Rp                         741.044.870.270,00

06.3       Subsektor Transportasi Laut                                                 Rp                         402.681.004.126,00

06.4       Subsektor Transportasi Udara                                              Rp                         443.495.144.744,00

06.5       Subsektor Meteorologi, Geofisika,

              Pencarian dan Penyelamatan                                                 Rp                           97.474.251.821,00

 

07          Sektor Pertambangan dan Energi                                              Rp                      1.322.405.058.854,00

07.1       Subsektor Pertambangan                                                      Rp                         128.309.897.834,00

07.2       Subsektor Energi                                                                    Rp                      1.194.095.161.020,00

 

08          Sektor Pariwisata, Pos,

Telekomunikasi dan informatika                                               Rp                         319.821.647.640,00

08.1       Subsektor Pariwisata                                                             Rp                         260.786.674.550,00

08.2        Subsektor Pos, Telekomunikasi dan

              Informatika                                                                             Rp                           59.034.973.090,00

 

09          Sektor Pembangunan Daerah                                                      Rp                      1.109.956.950.825,00

09.1       Subsektor Otonomi Daerah                                                   Rp                         137.626.530.386,00

09.2       Subsektor Pengembangan Wilayah

              dan Pemberdayaan Masyarakat                                            Rp                         972.330.420.439,00

 

10          Sektor Sumber Daya alam dan 

LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang                                          Rp                         385.158.446.837,00

 

10.1       Subsektor Sumber Daya Alam dan

              Lingkungan Hidup                                                                  Rp                         266.031.449.877,00

10.2       Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                                 Rp                         119.126.996.960,00

 

11          Sektor Pendidikan, Kebudayaan 

NASIONAL, Pemuda dan Olah raga                                               Rp                    13.698.306.553.722,00

11.1       Subsektor Pendidikan                                                            Rp                    12.640.908.652.314,00

11.2        Subsektor Pendidikan Luar Sekolah                                     Rp                         671.048.987.112,00

11.3       Subsektor Kebudayaan Nasional                                          Rp                         139.167.541.041,00

11.4       Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                        Rp                         247.181.373.255,00

 

12          Sektor kependudukAN DAN KELUARGA                                        Rp                         558.436.027.157,00

12.1       Subsektor Kependudukan dan Keluarga                              Rp                         558.436.027.157,00

 

13          Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAn

dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                     Rp                      5.745.779.670.398,00

13.1       Subsektor Kesejahteraan Sosial                                           Rp                      1.674.645.560.427,00

13.2       Subsektor Kesehatan                                                             Rp                      4.004.918.228.659,00

13.3       Subsektor Pemberdayaan Perempuan                                  Rp                           66.215.881.312,00

 

14          Sektor Perumahan dan Permukiman                                          Rp                      1.506.833.700.816,00

14.1       Subsektor Perumahan                                                            Rp                         588.313.909.337,00

14.2       Subsektor Permukiman                                                          Rp                         918.519.791.479,00

 

15          Sektor Agama                                                                                    Rp                         140.548.065.735,00             

15.1       Subsektor Pelayanan Kehidupan

              Beragama                                                                                Rp                           81.468.456.285,00

15.2       Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                            Rp                           59.079.609.450,00             

 

16          Sektor Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi                                                                                           Rp                      1.103.038.220.303,00

16.1       Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan

              Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)                             Rp                         221.287.542.656,00

16.2       Subsektor Penelitian dan Pengembangan

              Iptek                                                                                        Rp                         366.283.585.567,00

16.3       Subsektor Kelembagaan, Prasarana

              dan Sarana Iptek                                                                    Rp                         212.483.915.516,00

16.4       Subsektor Statistik                                                                 Rp                         302.983.176.564,00

 

17          Sektor Hukum                                                                                    Rp                      1.001.248.702.921,00

17.1       Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                                Rp                           44.689.697.331,00

17.2       Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                Rp                         956.559.005.590,00

 

18          Sektor Aparatur Negara dan

Pengawasan                                                                                       Rp                      2.742.114.490.255,00

18.1       Subsektor Aparatur Negara                                                   Rp                      2.683.416.835.953,00

18.2       Subsektor Pendayagunaan Sistem dan

              Pelaksanaan Pengawasan                                                      Rp                           58.697.654.302,00

 

19          Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan

Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi                                 

                                                                                                               Rp      302.048.423.240,00

19.1       Subsektor Politik Dalam Negeri                                            Rp                           48.306.247.995,00

19.2       Subsektor Hubungan Luar Negeri                                         Rp                           48.233.352.189,00

19.3       Subsektor Informasi dan Komunikasi                                  Rp                         205.508.823.056,00

 

20          Sektor Pertahanan dan Keamanan                                            Rp                      5.959.060.416.696,00

20.1       Subsektor Pertahanan                                                            Rp                      4.377.527.755.635,00

20.2       Subsektor Keamanan                                                             Rp                      1.581.532.661.061,00

             

          b.           Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp18.901.749.617.515,00  (delapan belas triliun sembilan ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah) terdiri atas :

              (dalam rupiah)

 

01          Sektor Industri                                                                                Rp                         283.202.521.804,00

01.1       Subsektor Industri                                                                 Rp                         283.202.521.804,00

 

02          Sektor Pertanian, Kehutanan,                                                    

KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                               Rp                         513.890.966.941,00

02.1       Subsektor Pertanian                                                               Rp                         313.103.389.502,00

02.2       Subsektor Kehutanan                                                             Rp                             1.168.576.961,00

02.3       Subsektor Kelautan dan Perikanan                                       Rp                         199.619.000.478,00

 

03          Sektor Pengairan                                                                             Rp                      1.886.521.313.299,00

03.1       Subsektor Pengembangan

              dan Pengelolaan Pengairan                                                   Rp                         732.356.014.444,00             

03.2       Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan                       

              Sumber-sumber Air                                                                 Rp                      1.154.165.298.855,00

 

04          Sektor Tenaga Kerja                                                                       Rp                         143.590.887.029,00

04.1       Subsektor Tenaga Kerja                                                         Rp                         143.590.887.029,00

 

 

05          Sektor Perdagangan, Pengembangan 

USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN

Koperasi                                                                                              Rp                           61.310.946.212,00

05.1       Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                Rp                            0,00

05.2       Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                    Rp                            0,00

05.3       Subsektor Pengembangan Usaha

              Nasional                                                                                  Rp                             1.259.432.900,00

05.4       Subsektor Keuangan                                                              Rp                           56.608.426.097,00

05.5       Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,

              Kecil dan Menengah                                                               Rp                             3.443.087.215,00

 

06          Sektor Transportasi, Meteorologi

DAN Geofisika                                                                                    Rp                      3.505.457.302.096,00

06.1       Subsektor Prasarana Jalan                                                    Rp                      1.495.428.120.542,00

06.2       Subsektor Transportasi Darat                                               Rp                         589.501.692.161,00

06.3       Subsektor Transportasi Laut                                                 Rp                         770.045.594.901,00

06.4       Subsektor Transportasi Udara                                              Rp                         649.388.250.792,00

06.5       Subsektor Meteorologi, Geofisika,

              Pencarian dan Penyelamatan                                                 Rp                            1.093.643.700,00

 

07          Sektor Pertambangan dan Energi                                              Rp                      2.684.306.882.439,00

07.1       Subsektor Pertambangan                                                      Rp                                                  0,00

07.2       Subsektor Energi                                                                    Rp                      2.684.306.882.439,00

 

08          Sektor Pariwisata, Pos,

Telekomunikasi dan informatika                                               Rp                         258.723.676.129,00

08.1       Subsektor Pariwisata                                                             Rp                           11.562.052.607,00

08.2        Subsektor Pos, Telekomunikasi dan

              Informatika                                                                             Rp                         247.161.623.522,00

 

09          Sektor Pembangunan Daerah                                                      Rp                      2.561.296.503.633,00

09.1       Subsektor Otonomi Daerah                                                   Rp                         607.691.692.435,00

09.2       Subsektor Pengembangan Wilayah

              dan Pemberdayaan Masyarakat                                            Rp                      1.953.604.811.198,00

 

10          Sektor Sumber Daya alam dan 

LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA Ruang                                          Rp                         254.323.862.337,00

10.1       Subsektor Sumber Daya Alam dan

              Lingkungan Hidup                                                                  Rp                         221.216.498.663,00

10.2       Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                                 Rp                           33.107.363.674,00

 

11          Sektor Pendidikan, Kebudayaan 

NASIONAL, Pemuda dan Olah raga                                               Rp                      2.267.260.829.192,00

11.1       Subsektor Pendidikan                                                            Rp                      2.240.173.677.519,00

11.2        Subsektor Pendidikan Luar Sekolah                                     Rp                           13.701.287.498,00

11.3       Subsektor Kebudayaan Nasional                                          Rp                           13.385.864.175,00

11.4       Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                        Rp                            0,00

 

12          Sektor kependudukAN DAN KELUARGA                                        Rp                         134.129.025.254,00

12.1       Subsektor Kependudukan dan Keluarga                              Rp                         134.129.025.254,00

 

13          Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN

dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                     Rp                      1.294.285.368.994,00

13.1       Subsektor Kesejahteraan Sosial                                           Rp                           31.601.161.434,00

13.2       Subsektor Kesehatan                                                             Rp                      1.261.577.854.560,00

13.3       Subsektor Pemberdayaan Perempuan                                  Rp                             1.106.353.000,00     

 

14          Sektor Perumahan dan Permukiman                                          Rp                         244.186.330.553,00

14.1       Subsektor Perumahan                                                            Rp                           87.955.014.515,00

14.2       Subsektor Permukiman                                                          Rp                         156.231.316.038,00

 

15          Sektor Agama                                                                                    Rp                                                  0,00

15.1       Subsektor Pelayanan Kehidupan

              Beragama                                                                                Rp                                                  0,00

15.2       Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                            Rp                                                  0,00

 

16          Sektor Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi                                                                                           Rp                         131.844.640.646,00

16.1       Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan

              Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)                             Rp                           88.462.481.413,00

16.2       Subsektor Penelitian dan Pengembangan

              Iptek                                                                                        Rp                           11.899.645.755,00

16.3       Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan

              Sarana Iptek                                                                            Rp                           27.500.826.404,00

16.4       Subsektor Statistik                                                                 Rp                             3.981.687.074,00

 

17          Sektor Hukum                                                                                    Rp                             4.102.171.240,00

17.1       Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                                Rp                                                  0,00

17.2       Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                Rp                             4.102.171.240,00

 

18          Sektor Aparatur Negara dan

Pengawasan                                                                                       Rp                         407.255.000.887,00

18.1       Subsektor Aparatur Negara                                                   Rp                         395.592.040.432,00

18.2       Subsektor Pendayagunaan Sistem dan

              Pelaksanaan Pengawasan                                                      Rp                           11.662.960.455,00

 

19          Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan

Luar Negeri, informasi Dan Komunikasi                                  Rp                                                  0,00

19.1       Subsektor Politik Dalam Negeri                                            Rp                                                  0,00

19.2       Subsektor Hubungan Luar Negeri                                         Rp                                                  0,00

19.3       Subsektor Informasi dan Komunikasi                                  Rp                                                  0,00

 

20          Sektor Pertahanan dan Keamanan                                            Rp                      2.266.061.388.830,00

20.1       Subsektor Pertahanan                                                            Rp                         283.356.851.131,00

20.2       Subsektor Keamanan                                                             Rp                        982.704.537.699,00

 

Pasal 6

Cukup jelas.

 

Pasal 7

Cukup jelas.

 

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

                          Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

 

(dalam rupiah)

 

1.       Perbankan Dalam Negeri                                                                Rp                      8.258.243.500.000,00

 

Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya

                                                                                                          Rp                      8.258.243.500.000,00

2.       Nonperbankan Dalam Negeri                                                         Rp                    23.856.493.582.545,00

a.    Privatisasi                                                                                  Rp                      7.300.540.850.000,00

b.   Penjualan aset program restrukturisasi

       perbankan                                                                                 Rp                    19.660.800.000.000,00

c.    Surat utang negara (neto)                                                        Rp                     (3.104.847.267.455,00)

-   Penerbitan                                                                             Rp                    11.318.894.563.405,00

Dikurangi dengan :

-   Pembayaran pokok                                                              Rp                      6.165.498.330.860,00

-   Pembelian kembali                                                               Rp                      8.258.243.500.000,00

 

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

 

a.       Penarikan pinjaman luar negeri  (bruto)                                        Rp                    20.359.596.156.457,00

-     Penarikan pinjaman program                                                   Rp                      1.792.094.535.000,00

-     Penarikan pinjaman proyek                                                      Rp                    18.567.501.621.457,00

       Dikurangi dengan :

 

b.      Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri                                Rp                    19.812.001.323.666,00

-     Jatuh tempo                                                                              Rp                    20.059.026.062.500,00

Dikurangi dengan :

-     Penjadwalan kembali                                                                Rp                         247.024.738.834,00

i.    Pokok                                                                                  Rp                         204.451.964.000,00

ii. Bunga                                                                                     Rp                           42.572.774.834,00

 

Pasal 9

Cukup jelas.

 

Pasal 10

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4610

 

 

 

 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya