- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun prihatin dengan kondisi lembaga hukum Indonesia. Menurutnya, banyaknya kasus mafia hukum yang terjadi semakin membuat legitimasi hukum lemah.
"Mafia hukum kini telah besar, terorganisir, terstruktur dan masiv, ada indikasi dunia mafia internasional akan memasuki Indonesia melalui ekonomi, hukum dan politik," ujar Gayus dalam diskusi Menjaga Lembaga Peradilan dari Mafia Hukum di Cikini, Jakarta, Minggu, 12 Desember 2010.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan mafia hukum kini telah terbentuk dalam suatu sistem yang mudah mengakses ke sisi peradilan mana pun. Dengan demikian, katanya, dampaknya sangat membahayakan, mengingat lembaga peradilan seperti Kejaksaan Agung dan Polri bisa saja tidak lagi memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Gayus menuturkan kegiatan penegakan hukum harus merdeka dan imparsial, tidak dipengaruhi oleh apapun. Sayangnya, diakui Gayus, sejak awal Indonesia sebagai negara hukum tak bisa membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.
"Penegakan hukum demikian rapuhnya. Kita butuh peradilan yang independen dan bisa memberikan keadilan yang benar-benar diperlukan," katanya.
Menurut mantan Ketua Badan Kehormatan DPR RI ini, ada banyak modus operandi kejahatan di peradilan. Seperti adanya pembelian dan permintaan di peradilan.
"Proses mengenai teknis peradilannya dengan bisa menunjuk hakim dan panitera, dan ini mempengaruhi putusan," katanya.
Kemudian, ada pula modus yang digunakan para mafia hukum seperti diusahakannya proses mengaburkan pasal-pasal di pengadilan.
"Lemahnya penegakan hukum ini bisa diperbaiki apabila ada komitmen," kata Gayus.
5 Negara Pemegang Hak Veto di PBB, Keputusan Internasional Ada di Tangan Mereka
Keistimewaan berupa hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini memiliki dampak besar dalam keputusan penting di tingkat internasional.
