- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi akan melakukan kerjasama dengan Polri dalam menindaklanjuti pihak yang terbukti bersalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dua institusi hukum itu akan membentuk tim untuk menangani sejumlah pelanggaran hukum itu.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan pembentukan tim ini dilakukan melihat semakin banyaknya kasus terkait sengketa pilkada yang ditangani MK. Pelanggaran tersebut cenderung mengarah ke tindak pidana, maka nantinya Mahfud akan banyak berkomunikasi dengan Kabareskrim Komjen Pol Ito Soemardi.
"Kecurangan-kecurangan dalam pilkada itu polisi yang akan menindaklanjuti, temuan-temuan yang ditemukan MK diteruskan polisi. Maka disitu kerjasama kita," ujar Mahfud dalam acara temu wicara kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Kepolisian RI di Ballroom Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 13 Desember 2010.
Dalam kesempatan itu, Mahfud memaparkan hampir seluruh pilkada yang dilaksanakan di Indonesia berperkara. Sebanyak 215 dari 244 sengketa pilkada kemudian diadili oleh MK, dan 194 diantara terbukti berperkara.
"Hampir tidak ada yang tidak berperkara," ungkapnya.
Mahfud kemudian mencontohkan perkara Pilkada Tangerang Selatan. MK, kata dia, menemukan indikasi kecurangan di kedua belah pihak. Namun, menurut dia, pihak pertama melakukannya dengan cara terstruktur dan pihak kedua dengan cara yang sporadis atau tak terorganisir. "Semua pakai politik uang," cetusnya. Dalam kasus ini, MK memerintahkan KPU mengulang pemungutan suara di seluruh wilayah. (umi)
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
