"Tak Tepat Gaji Presiden Naik Sekarang"

Presiden SBY
Sumber :
  • Abror Rizky/Biro Pers Istana

VIVAnews - Wacana pemerintah menaikkan gaji presiden dinilai tidak tepat. Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat Nasional Demokrat Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini pemerintah sebaiknya menunjukkan empati kepada rakyat yang gagal panen dan terkena bencana, daripada memikirkan soal kelayakan gaji.

SIM Mati Bisa Diperpanjang, Tidak Perlu Bikin Baru

"Ini momentumnya tidak tepat," kata Lukita di Jakarta, Kamis 27 Januari 2011.

Menurut dia, gaji para pejabat negara termasuk presiden saat ini sudah cukup. Gaji pejabat penyelenggara negara juga tidak perlu naik. "Harus diingat, gaji itu tidak hanya gaji pokok, tapi ada tunjangan-tunjangan lain," ujarnya.

Sementara itu pengamat politik Eep Saefullah Fatah menilai banyaknya kritik kepada Presiden pasca-curhat yang gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun terakhir, adalah wajar. Sebab, presiden kerap memainkan politik pencitraan. "Sudah banyak sekali, mulai pencitraan keberhasilan memberantas teroris hingga mengatakan gajinya tak pernah naik," kata dia.

Eep juga mengatakan, langkah Presiden melaporkan kekayaan yang tak banyak juga sebagai pencitraan hidup bersahaja. Belum lagi dalam berbagai kejadian bencana alam, presiden juga tercatat menyumbang dengan nilai sangat besar, dan diatasnamakan dari kantong pribadi.

Bagi Eep, hal itu justru menimbulkan pertanyaan. "Ini ada dua kemungkinan, gaji presiden dan laporan kekayaan tidak akurat, atau presiden menerima sumbangan dari orang lain untuk membantu bencana yang diatasnamakan pribadi," ujarnya.

Lantas, apakah gaji presiden harus naik? Menurut Eep, penentuan gaji ditetapkan banyak faktor. Salah satu yang menjadi tolok ukur pendapatan adalah per kapita negara.

Menurut dia, gaji presiden dibandingkan pendapatan per kapita masih terjadi kesenjangan yang sangat tinggi. "Melihat kesenjangan ini, mustiya gaji presiden tidak dinaikkan," ujarnya. (umi)

Masyarakat Diimbau Waspada Terhadap Penawaran Paket Umrah dan Haji Harga Murah
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Pernah Dampingi Gibran ke Papua, Bahlil Bantah Tudingan Tak Netral

Bahlil Lahadalia merespons tudingan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Ia dituding tak netral dengan mendampingi Gibran Rakabuming Raka ke Papua.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024