- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Tindak kekerasan berlatarkan masalah agama kembali terjadi di Indonesia. Selama rentang setahun, sedikitnya terjadi tindak kekerasan di sejumlah daerah. Seperti kasus bentrok jamaah HKBP Bekasi, bentrok Ahmadiyah di Bogor dan Pandeglang, serta kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah.
Menurut Rektor Paramadina, Anies Baswedan, mulai maraknya kembali bentrok massa berlandaskan agama akhir-akhir ini bermula saat terjadinya bentrok massa di Tanjung Priok pada April 2010 lalu.
"Berkaca dari pengalaman kasus Tanjung Priok antara massa berbendera agama dengan pemerintah, ada tiga satpol PP tewas, 69 luka dan 36 mobil rusak. Tapi jumlah tersangka nol alias tidak ada," ujarnya saat ditemui di Kampus Paramadina Jakarta, Rabu 9 Februari 2011.
Tentunya, dia menambahkan, dengan adanya kenyataan ini, warga yang berpotensi melakukan tindak kekerasan seolah-olah mendapatkan pesan dan momentum dari kasus Tanjung Priok bahwa jika melakukan kekerasan secara kolektif dan berbenderakan agama akan didiamkan. "Jangankan kekerasan terhadap rakyat, kekerasan terhadap aparat yang menjadi ujung tombak negara saja didiamkan," ujar Anies.
Anies membantah, maraknya bentrok ini disebabkan faktor sosiologis dan tekanan ekonomi masyarakat. "Saya melihat masalah sosiologis, tekanan ekonomi tidak berubah sekarang serta lima tahun sebelumnya. Meski kondisinya memang naik-turun," kata dia.
Menurutnya, masalah utamanya adalah pembiaran dan ketidaktegasan yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah terhadap pelaku kerusuhan. "Pemerintah tampak diam saja, sehingga memungkinkan potensi kekerasan muncul. Dan di negara mana pun, memang banyak aparat yang sering takut masuk di wilayah itu (agama)," ujar Anies.
Untuk itu, Anies mengaku untuk menuntaskan agar bentrok agama tidak meluas, dibutuhkan ketegasan pemerintah, khususnya presiden agar memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada aparat kepolisian untuk bertindak. Sebab, pada umumnya petugas keamanan biasanya sudah berjaga di lokasi, namun mereka tidak berani bertindak tegas.
"Sebenarnya, aparat keamanan punya hak menggunakan kekerasan untuk melawan tindak kekerasan. Tapi jika tidak ada yang menjamin, maka petugas keamanan akan berpikir dua kali untuk berbuat tegas. Takutnya, saat bertindak tegas, nanti akan bermasalah usai peristiwa," kata Anies.
Dengan demikian, Anies melanjutkan, dibutuhkan dukungan presiden kepada petugas keamanan dalam bentuk jaminan perlindungan. Seakan-akan presiden hadir di lokasi dan memberikan dukungan kepada petugas keamanan yang berjaga. "Jadi, presiden janganlah buat tim atau satgas lagi atau datang ke lokasi kerusuhan untuk menyelesaikan masalah. Tapi cukup memberikan perlindungan kepada petugas keamanan yang berjaga," ujarnya. (sj)
Jadi Gampang Sakit, Benarkah Stres Mempengaruhi Sistem Imun?
Stres adalah respons alami tubuh terhadap tekanan atau tuntutan dalam hidup. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pekerjaan, hubungan atau masalah keuangan.
