- ANTARA/SAPTONO
VIVAnews - Pemerintah Indonesia membentuk tim terpadu untuk mengevaluasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Tim itu diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
"Anggotanya ada beberapa deputi menteri, mulai wakil menlu, wakil menteri keuangan, kemudian beberapa eselon I," kata Muhaimin di kantor presiden, Jakarta, Senin 25 April 2011.
Muhaimin mengatakan, tim terpadu itu akan mengevaluasi dua aspek: pertama, menyangkut sistem penempatan dan perlindungan TKI di dalam negeri. Mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, administrasi, pelatihan, dan hingga keberangkatan.
Kedua, tim ini akan melakukan audit terhadap negara yang menjadi tujuan TKI. Audit itu akan mencari apakah negara tujuan itu memiliki nota kesepakatan, kerjasama bilateral dengan pemerintah Indonesia, atau pun perundang-undangan dalam negeri negara tujuan yang memberi jaminan perlindungan terhadap TKI.
"Pada akhir Mei atau pertengahan Juni melaporkan ke presiden, terutama negara mana yang bisa kita lakukan kerjasama maupun moratorium," kata Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, evaluasi yang dilakukan oleh tim ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri. Pada pertengahan Juni, kata Muhaimin, diharapkan tim terpadu telah mengeluarkan rekomendasi negara-negara mana saja yang layak menjadi tujuan TKI.
"Selain moratorium dan penghentian ini akan dievaluasi secara terus-menerus, yang penting semua dipersiapkan dengan baik tidak ada lagi pekerja PRT atau domestik yang tidak dapat perlindungan."
Menurut Muhaimin, ada tiga negara yang masuk dalam moratorium kerja sama pengiriman TKI, yakni Yordania, Kuwait, dan Malaysia.
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Perindo Sampaikan 4 Sikap
Wakil Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyampaikan sikap partai mewakili Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, pasca keputusan MK dan penetapan Prabowo-Gibran pemenang
