- ANTARA/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Kepolisian Republik Indonesia menegaskan hubungan pihaknya dengan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) hanya sebatas mitra dengan masyarakat. Polri pun menegaskan tidak pernah tebang pilih dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melanggar hukum.
"Hubungan Polri dengan FPI adalah hubungan penegak hukum dengan kelompok masyarakat. Polri melayani masyarakat, tentu mereka adalah mitra kami dalam hal menegakkan nilai hukum," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Minggu, 4 September 2011.
Boy pun mengatakan selama ini apabila ada oknum masyarakat, baik secara personal maupun kelompok, yang melanggar hukum, pasti selalu diadili dengan proses hukum yang ada. "Silakan lihat sendiri apa yang pernah ada. Kalau ada yang keliru dari orang-orang yang melakukan pelanggaran, penegakkan hukum tetap berjalan," kata dia.
Terkait beberapa kasus kekerasan yang pernah dilakukan oknum FPI, Boy pun menegaskan Polri selama ini selalu melakukan proses penegakan hukum. "Baik pribadi ataupun kelompok kami proses hukum, kita tidak ada tebang pilih. Coba diingat-ingat lagi, apakah Polri pernah tidak melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum yang melanggar hukum," tegasnya.
Dokumen Wikileaks menyebut bekas Kapolri Sutanto yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pernah membiayai aksi demonstrasi FPI saat isu kartun gambar Nabi Muhammad mencuat, 2006 silam. Selain itu, bekas Kapolda Jakarta, Nugroho Djayusman, saat masih menjabat juga ditulis Wikileaks pernah bekerjasama dengan FPI. Terkait hal ini, Komisi Hukum DPR akan memanggil Kepolisian Indonesia untuk dimintai keterangan.
Bakal Hijrah ke IKN, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Pakai Mobil Dinas Listrik?
Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo dan Gibran bakal berdinas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Apakah pakai mobil dinas listrik nantinya
