NASIONAL

Sejumlah Dosen UI Tuntut Pergantian Rektor

Isu berubah dari penolakan gelar HC kepada Raja Saudi, menjadi gerakan melengserkan rektor
Rabu, 7 September 2011
Oleh : Anggi Kusumadewi, Mohammad Adam
Kampus UI

VIVAnews – Sejumlah dosen dan dekan Universitas Indonesia mengadukan persoalan internal UI ke Komisi IX DPR. Menurut mereka, pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi yang menuai banyak kecaman dari internal UI, hanya satu dari setumpuk masalah yang melanda perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu.

“Pemberian gelar Honoris Causa hanya salah satu masalah dari puncak gunung es di UI. Masalah yang sebenarnya adalah tuntutan perbaikan dan pembenahan tata kelola perguruan tinggi yang harus diatur dalam Undang-undang Perguruan Tinggi oleh DPR ke depannya,” kata dosen UI Ade Armando di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 7 September 2011.

Ade mengakui, penolakan gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Saudi, dalam skala yang lebih luas telah berkembang menjadi gerakan pelengseran Rektor UI. Namun kini, kata Ade, isunya telah berubah. “Ada beberapa hal yang perlu saya luruskan. Isu sekarang bukan lagi melengserkan Rektor, tapi mendorong percepatan pergantian Rektor,” ujar Ade.

Ia menjelaskan, mereka mendorong percepatan pergantian rektor, karena Rektor UI saat ini, Profesor Gumilar Rusliwa Somantri, dinilai telah bertindak otoriter dan sewenang-wenang. “Tidak ada kontrol efektif terhadap Rektor. Jadi Rektor bisa terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan,” kata Ade.

Sistem good governance yang mencakup transparansi dan akuntabilitas, menurut Ade, saat ini absen di UI. “Rektor mengabaikan prinsip utama good governance. Ada mismanajemen, tindakan mendemisionerkan Majelis Wali Amanat secara tiba-tiba. Itu semua menyalahgunakan kekuasaan,” tutur Ade.

Ia menekankan, prinsip check and balances sangat penting dipegang dalam kepemimpinan Rektor di perguruan tinggi mana pun. Oleh karena itu, ia menuntut prinsip tersebut dijamin dalam UU Perguruan Tinggi yang baru. “Kalau tidak, ketika Rektor diberi kekuasaan untuk menentukan pilihannya sendiri, ia bisa bertindak otoriter,” kata Ade.

Ade Armando, dalam memaparkan penjelasannya di hadapan Komisi IX DPR juga didampingi oleh dosen-dosen UI lain seperti Effendi Ghazali, Thamrin Amal Tomagola, Hikmahanto Juwana, dan lain-lain. “Jangan sampai hal ini terjadi di perguruan tinggi lain,” kata Ade.

Sebelumnya, Rektor UI sendiri, menyatakan siap berdialog. “Ini dunia perguruan tinggi yang sangat terbuka dengan gagasan-gagasan dan dialog. Saya siap berdialog dengan senior-senior dan teman-teman,” kata Gumilar. Ia membantah keras otoriter dalam mengelola kampus.

Sebab semua sudah ada sistem dan prosedur, yang sudah berlaku lama. Sungguh sulit, katanya, harus melibatkan dosen yang sangat banyak itu dalam mengambil keputusan.

 

 

(eh)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found