- Antara/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menduga, kerusuhan yang terjadi di Ambon pada Minggu 11 September 2011 lalu dipicu kisruh politik lokal.
Kisruh politik itu terkait pelantikan Bupati Seram Barat, Ambon yang diminta untuk tidak diangkat oleh Gubernur Maluku Alberth Karel Ralahalu.
"Nah, kisruh politik ini yang kita duga ada kaitannya dengan kerusuhan di sana," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Senin 19 September 2011.
Saat ini, Ifdhal mengatakan, Komnas HAM sedang melakukan investigasi terkait penyebab kerusuhan. Komnas juga akan meminta keterangan aparat keamanan di Ambon, untuk mengetahui lebih jauh apa penyebab kerusuhan itu.
"Bukan hanya menyangkut penyebabnya, tapi juga latar belakang kenapa kerusuhan bisa terjadi," kata dia.
Jika penyebabnya hanya karena dipicu kematian seorang tukang ojek bernama Darfin Saimen, isu itu terlalu kecil. Namum, Ifdhal mengatakan, tetap tidak menutup kemungkinan penyebab kematian Darfin dan provokasi lewat SMS sebagai penyebabnya.
"Karena fakta kejadiannya sebetulnya sangat sederhana yaitu adanya orang yang menabrak dan kemudian ditolong oleh satu keluarga, namun kemudian beredar isu korban ini mengalami penyiksaan di komunitas Kristen. dan dari pihak keluarga korban tidak menerima, sehingga terjadi kerusuhan massa," jelasnya.
"Sedang kita selidiki adanya pemanfaatan isu ini. Mengapa bisa terjadi dengan mudah," katanya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengatakan, bahwa kerusuhan terjadi akibat hasutan informasi berantai yang salah. Bermula dari kabar kematian seorang tukang ojek, Darfin Saiman, akibat kecelakaan namun diisukan dibunuh.
Anton mengatakan bahwa keluarga tak percaya Darfin tewas kecelakaan karena sepeda motornya tidak mengalami kerusakan parah. Sementara hasil otopsi menunjukkan Darfin mengalami kecelakaan murni. "Itu bisa dibuktikan dari hasil otopsi. Semua tidak ada tanda-tanda kekerasan," katanya. (eh)
Kombes Wira Blak-blakan Kapan Panggil Pendeta Gilbert soal Kasus Penistaan Agama
Pendeta Gilbert sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama.
