Solo Tak Mau Jadi Korban Kegagalan e-KTP

Sekretaris Daerah Sukabumi M Muraz mencoba alat pembuatan e-KTP
Sumber :
  • VIVAnews/Permadhi

VIVAnews -- Wakil Walikota Solo, Fx Hadi Rudyatmo menilai bahwa pelaksanaan e-KTP dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri merupakan proyek bukan sebuah kebijakan. Sebab, program e-KTP mensyaratkan adanya batasan waktu pelaksanaan pembuatan. 
 
"Kalau dibatasi waktu tertentu itu namanya proyek, jadi bukan program.  Kalau sepengetahuan saya, program untuk pelayanan masyarakat itu tak ada yang namanya batas waktu pelaksanaan. Nah sekarang saja, tender baru berjalan minta pengawasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," jelasnya kepada VIVAnews, Jumat, 23 September 2011.
 
Menurut Rudy, implementasi e-KTP mengisyaratkan adanya ketidaksiapan pemerintah  pusat. Karena secara teknis, peralatan yang dikirim tersendat dan banyak yang rusak. "Jangan sampai Solo juga menjadi korban kegagalan e-KTP," ujarnya.
 
Lebih lanjut, dia mengungkapan. hampir semua daerah di Indonesia mengalami masalah dengan pengiriman alat e-KTP. Ada yang jumlahnya kurang, tidak lengkap dan kondisinya rusak." Ini yang menghambat pelaksanaan program e-KTP."
 
Wakil Walikota berpendapat, e-KTP sejatinya merupakan program yang baik. Tetapi, kesiapannya belum maksimal. Contohnya saja peralatan e-KTP yang kurang.

Jelang Lebaran, Irish Bella Ajarkan Anak Cara Bedakan Nominal Uang THR

Seharusnya Solo mendapatkan 29 alat, tetapi pada pelaksanaanya hanya mendapatkan 10 alat pembuatan e-KTP. "Padahal batas pengirimannya alat pembuatan KTP pada tanggal 18 September," tuturnya.

Oleh sebab itu, Rudy mengharapkan pemerintah untuk meninjau ulang kembali program e-KTP. "Mengingat e-KTP banyak menuai permasalahan di lapangan," tegasnya.

Sebelumnya, penolakan e-KTP datang dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. enolakan dilakukan atas perintah langsung Walikota Sukabumi Mokhamad Muslikh Abdussyukur.

"Kami tidak mau disalahkan bila terjadi kendala. Saat ini fasilitas yang dikirim dari pusat masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya," tegas Muslikh di Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 22 September 2011. (Laporan: Fajar Sodiq | Solo, umi)

Gunung Kidul Yogyakarta Diguncang Gempa, Getaran Terasa hingga Pacitan
Otto Hasibuan, Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Otto Hasibuan Klaim Pemilu 2024 Paling Damai, Bukan Paling Buruk

Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan yang paling damai dan baik bukan pemilu paling buruk.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024