- antikorupsi.org
VIVAnews - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko menilai, tantangan KPK memberantas tindak pidana korupsi semakin sulit.
Karena, saat ini masyarakat menginginkan KPK membongkar tindak pidana korupsi yang bersinggungan langsung dengan dunia politik. Padahal menurutnya, korupsi politik sangat sulit dibuktikan.
"Kalau KPK dulu mengusutnya kan kasus pejabat-pejabat daerah, tapi sekarang sudah mulai menyentuh ke petinggi parpol. Nah, korupsi politik itu lebih sulit dibuktikan," ujar Danang dalam acara rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Perwakilan Daerah, di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu 28 September 2011.
Menurut Danang, mengusut dugaan korupsi petinggi parpol dalam kasus proyek-proyek yang dilakukan Nazaruddin, sulit dibuktikan. Karena proyek-proyek yang dimenangkan Nazaruddin secara hukum semua prosesnya sesuai dengan Keppres.
Dia menambahkan, dugaan tentang banyak korupsi yang dilakukan pejabat parpol jadi pembahasan yang ramai di masyarakat. Karena Nazaruddin membeberkan keterlibatan sejumlah nama tokoh lain saat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games.
"Kalau saja dia tidak ditangkap dalam kasus suap, mungkin kasus-kasus dia tidak pernah akan mencuat. Namun tetap sulit dibuktikan," kata Danang.
Danang menengarai, kasus seperti yang dialami Nazaruddin dapat terjadi karena ada permainan anggaran proyek. Menurutnya permainan itu biasanya terjadi di Banggar. Karena seluruh pembahasan rancangan anggaran program-program pemerintah dilakukan di Banggar hingga ke detailnya.
Maka pengawasan perlu ditingkatkan. DPD dalam hal ini, menurut Danang, sebenarnya bisa memainkan peran untuk membantu pengawasan pelaksanaan program pemerintah, khususnya program di daerah.
Selain itu, harus ada keterbukaan proses yang dilakukan Banggar. Pengawasan dari masyarakat dan media juga akan lebih efektif mencegah permainan anggaran terjadi.
"Sidang Banggar itu tertutup, tidak bisa dipantau oleh wartawan dan LSM. DPD juga tidak pernah terlibatkan. Makanya menurut saya pengawasan di daerah juga harus dilakukan," kata Danang. (sj)
Mangkir dari Pemeriksaan, KPK Bakal Panggil Lagi Gus Muhdlor Pekan Depan
KPK berencana akan memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor pada pekan depan terkait dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai BPBD di Sidoarjo.
