- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Ali Ghufron Mukti dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisi posisi baru di kabinet, menjadi calon Wakil Menteri Kesehatan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ini memang mumpuni di bidang pelayanan kesehatan publik, pelopor sistem jaringan kesehatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diadopsi secara nasional.
"Ini amanah dan saya mengucap bismillah, siap melakukan tugas sebaik-baiknya," kata Ghufron usai mengikuti fit and proper test di Cikeas, Jawa Barat, Kamis 13 Oktober 2011.
Ali Ghufron yang dilahirkan pada 17 Mei 1962 ini sudah tenar sejak terpilih menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UGM di usia 46 tahun, termuda dalam sejarah fakultas ini. Sebelum jadi Dekan, Ali Ghufron sejak 2001 adalah Ketua Pengelola Gama Medical Center yang menggodok konsep Jamkesmas dan Jamkesda. Sejak itu, pria yang mendapatkan master di bidang Tropical Hygiene (Epidemiology), dari University of Mahidol, Bangkok, Thailand, dan doktor di bidang kesehatan masyarakat di Universitas Newcastle, Australia, ini dikenal sebagai pakar Jamkesmas.
Sebagai Dekan, Ali Ghufron berhasil memoles fakultas yang dipimpinnya terbaik se-Indonesia berdasarkan ranking QS World University Rankings tiga tahun berturut-turut. Tahun 2009, Fakultas Kedokteran UGM berada di urutan 103 dari 1.000 fakultas kedokteran terbaik dunia. Untuk perbandingan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di urutan 126. Tahun 2011, QS kembali me-ranking, Fakultas Kedokteran UGM masih yang terbaik untuk kategori life science and medicine di Indonesia.
Ghufron sendiri menceritakan, rahasianya pada pengelolaan fakultas ke arah yang lebih baik, terutama dilakukan dengan memperbesar pemberian insentif dan perbaikan sumber daya manusia. Selain itu, jumlah penelitian/publikasi ilmiah, serta kerja sama dengan luar negeri, jumlah mahasiswa internasional serta inovasi yang terus digencarkan, dan manajemen berbasis balance score card menjadi kuncinya.
Masuknya Ghufron dalam kabinet ini kemungkinan juga akan membawa angin segar untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terkatung-katung. Ghufron dikenal sebagai salah satu penyokong pembentukan BPJS.
Di satu koran, Ghufron pernah menyatakan, anggaran untuk asuransi kesehatan tak akan membebani APBN, total pengeluaran kesehatan hanya 2,2 persen dari produk domestik bruto, sementara negara tetangga seperti Vietnam sudah mencapai 7 persen PDB, Malaysia 4,4 persen PDB. Dan sesuai UU Kesehatan, kata Ghufron, pemerintah seharusnya menganggarkan 5 persen APBN untuk pembangunan kesehatan. Jadi, kalau pun semua masyarakat ditanggung melalui BPJS, masih bisa ditutupi dari alokasi anggaran kesehatan. (eh)