Anggota DPRD Ungkap Kelaparan di Papua

Suku di Papua
Sumber :
  • Banjir Ambarita | Papua

VIVAnews - Anggota DPRD asal daerah pemilihan Kabupaten Intan Jaya, Papua, Thomas Sondegou mengungkapkan ada kelaparan di wilayah asal pemilihannya. Kelaparan itu, kata dia, sudah terjadi selama empat bulan.

Dia mengatakan ada ribuan warga di 19 kampung yang dilanda kelaparan akibat gagal panen di Distrik Homeo, Intan Jaya. "Cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang membuat tanaman rusak dan masyarakat tidak bisa panen," kata Thomas, Senin 21 November 2011.

Kondisi itu membuat warga setempat terpaksa mengonsumsi umbi hutan yang biasa disebut mbaga, hippere, dan Wa untuk mempertahankan hidup mereka. Menurutnya, belum ada bantuan dari pemerintah setempat.

Sampai saat ini, pihaknya terus mengidentifikasi apakah sudah ada jatuh korban karena sakit-penyakit pasca-gagal panen itu. "Tapi sulitnya komunikasi yang hanya bisa dengan SSB dan handphone satelit, juga menjadi kendala. Sementara untuk menuju ke sana juga hanya bisa dengan pesawat," paparnya.

Intan Jaya adalah kabupaten pemekaran baru, dan kini pemerintahannya masih berkantor di Nabire. Wilayah ini juga bersebelahan langsung dengan areal tambang PT Freeport Indonesia.

Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, David Setiawan mengatakan sudah ada tim pemerintah yang berangkat ke lokasi untuk mencek informasi ini. "Bupati Maximus Songgonaouw sudah mengeluarkan intruksi dan juga langsung turunkan staf yakni kepala-kepala Distrik dan staf Dinas Sosial ke lapangan, melihat langsung," ungkap dia.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada informasi apakah warga benar dilanda kelaparan atau baru gejala saja. Selama ini, imbuhnya, laporan dan masukan soal kelaparan itu berasal dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat. "Belum ada laporan resmi dari pejabat atau dinas terkait." (eh)

4 Moscow Terrorists Under the Influence of Drugs

Laporan: Banjir Ambarita | Papua

Pertemuan Presiden Jokowi dan jajarannya dengan Bos Freeport McMoran Richard C A

Government Targets on Acquiring 61 Percent Freeport Share

President Joko Widodo (Jokowi) is aiming to complete negotiations on increasing the government's stake in Freeport Indonesia to 61 percent by June 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024