- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - DPR RI menilai pelaksanaan identitas tunggal masyarakat Indonesia lewat KTP elektronik (e-KTP) masih amburadul. Lembaga legislatif itu juga menganggap konsep pelaksanaan e-KTP yang diusung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berjalan sesuai perencanaan.
"Optimisme Kemendagri kontras dengan kenyataan di lapangan. Pelaksanaan e-KTP di beberapa daerah ternyata sangat kontras dengan penjelasan Kemendagri," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Selasa 20 Desember 2011.
Berdasarkan pengamatan di sejumlah daerah, Malik pesimistis target pelaksanaan pendataan e-KTP yang ditargetkan bakal rampung pada tahun 2011 tak tercapai. "Pelaksanaan e-KTP di daerah ternyata menemui banyak masalah," kata dia.
Malik mencontohkan pelaksanaan e-KTP di kota Malang ternyata jauh dari harapan. Dari 677.757 penduduk yang wajib mendaftar e-KTP, Pemerintah Kota Malang baru bisa mendata sekitar 89.198 warga sampai 10 Desember 2011, atau hanya 13,2 persen.
"Sampai sekarang belum ada respon dari Kemendagri untuk penambahan unit mesin sebanyak 36 unit. Dengan kekuatan 10 unit untuk proses e-KTP sebanyak 677.757, butuh waktu 541 atau 15 bulan," kata Malik.
DPR menilai, kendala utama dalam pelaksanaan e-KTP kali ini adalah lambatnya proses pengadaan dan distribusi mesin pemindai. "Kota Malang baru mendapatkan mesin awal pertengahan bulan September, baru bisa dioperasionalkan akhir september," kata Malik.
Kemendagri juga dianggap bersalah karena telah menyamaratakan semua kondisi daerah di Indonesia dengan hanya menyediakan 2 unit mesin untuk 1 kecamatan. "Padahal jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Indonesia tidak sama," kata Malik.
Terhadap temuan tersebut, Komisi II DPR akan meminta penjelasan Kemendagri atas pelaksanaan e-KTP yang masih amburadul tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, proyek e-KTP akan tetap berjalan. Laporan yang diterimanya, peralatan pemindai sudah dikirim ke 197 kabupaten/kota dan sudah berjalan dengan sistem yang dibangun Kementerian Dalam Negeri.
"Sudah kami lakukan pembersihan dengan sistem itu supaya tidak ganda kurang lebih 7,2 juta. Jadi yang masuk di data kami itu, data yang sudah kami perbaiki," ujar Gamawan di DPR, Senin 19 September 2011.
Menyelami Dampak Negatif FOMO pada Pengguna Media Sosial
Fenomena FOMO, yang ditandai oleh perasaan tidak nyaman karena merasa tertinggal dalam hal-hal tertentu, menjadi perhatian dalam diskusi.
