- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan bahwa insiden penolakan Front Pembela Islam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih dalam proses penyelidikan. Tindakan-tindakan pengamanan yang dilakukan Polri dalam rangka pencegahan.
"Jangan sampai ada tindak pidana, bukan melarang dan sebagainya," kata Timur Pradopo usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin 13 Februari 2012.
Menurut Timur, terkait tuntutan-tuntutan FPI agar menonaktifkan Kapolda Kalimantan Tengah, dirinya tidak bisa serta-merta memenuhi permintaan itu. Tetapi, bila ada laporan resmi, gugatan, dan lain sebagainya, polisi akan menindaklanjuti.
"Kami akan tindak lanjuti seperti apa kenyataan di lapangan. Semua dilaksanakan dalam rangka pencegahan," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Siang tadi, Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab melaporkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zacky.
Laporan ini terkait aksi massa Dewan Adat Dayak yang menolak perwakilan FPI saat tiba di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya, Sabtu 11 Februari 2012. Kronologi penolakan versi FPI baca di sini.
Hingga saat ini, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, belum bisa dikonfirmasi terkait insiden ini. Pesan pendek VIVAnews belum direspon. Sementara, Juru bicara Polda Kalteng AKBP Albertus Sambe Sitorus yang dihubungi VIVAnews, ternyata baru pindah tugas satu bulan lalu.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution menambahkan bahwa kewenangan pencopotan itu merupakan kebijakan Kapolri. Ddalam proses penyelidikan itu, polisi tidak akan membentuk tim khusus. Tim Polda Kalteng sudah cukup untuk menanganinya.
"Itu tuntutan sah-sah saja, kita akan tampung. Nanti akan dibahas oleh tim Dewan Kebijaksanaan Tinggi (Wanjakti)," kata Saud di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2012. (sj)
Kemnaker Berkomitmen Terus Tingkatkan Kinerja Layanan Publik Balai Besar K3 Jakarta
Kemnaker terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dari Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta pada bidang pelayanan K3 di Industri.
