NASIONAL

Tak Cuma Ormas, LSM Asing juga Perlu Diatur

"Apakah negaranya punya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau tidak"

ddd
Sabtu, 18 Februari 2012, 14:14 Syahid Latif, Gestina Rachmawati
Kemendagri melaporkan mudahnya pendirian LSM di Indonesia
Kemendagri melaporkan mudahnya pendirian LSM di Indonesia (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing yang beroperasi di Indonesia seharusnya lebih dikontrol oleh pemerintah. Menurut Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tri Pranadji, pengawasan yang ketat ini dilakukan agar nantinya LSM tidak disisipi oleh kepentingan lain.

"Pendaftaran ormas atau LSM asing wajib dilakukan, ketika dia masuk ke Indonesia dia harus ada clearing dulu dari Departemen Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapeppenas) dan Sekretariat Negara.

Apakah negaranya punya hubungan diplomatik dengan Indonesia atau tidak," kata Tri di acara Diskusi Polemik, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Februari 2012.

Pendataan tersebut penting, karena banyak ratusan LSM Asing yang kini beroperasi dengan bebas di tanah air. Mereka kemudian meminta dana pada publik dan tidak jelas agendanya seperti apa.

"Penyelewengan itu cukup banyak terjadi, tapi kan yang namanya penyelewengan itu levelnya beda-beda. Ada juga yang bikin money laundry, dan memang belum ada instrumen yang mampu menjangkau itu," kata Tri.

Terkait kejelasan aliran dana asing ke organisasi di Indonesia, Kemendagri menganggap perlunya transparansi. Selain itu, revisi undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas) juga harus memuat aturan mengenai perizinan LSM, ormas, dan organisasi asing di Indonesia.

"Ada lebih dari 150 lembaga asing yang terdaftar cuma 100. Misalnya saja, Greenpeace juga menarik beberapa dana dari masyarakat. Saya kira publik juga harus tahu kemana dana itu mengalir," kata Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain di tempat yang sama. (ren)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
pras57
18/02/2012
ormas yg anarki diurus dulu jangan malah mengalihkan isu ke LSM asing segala. kalau kinerja pemerintah kayak gini kapan bisa kelar masalahnya. ormas diberesin dulu kalau udah baru LSM.
Balas   • Laporkan
atn1480
18/02/2012
LSM Asing tak perlu diatur, tapi dilarang beraktivitas di indonesia.
Balas   • Laporkan
tdk usah menilai asing yang buruk2. Kayaknya lebih buruk pemerintah+DPR sendiri yg korup + tdk peduli rakyat.
Balas   • Laporkan
Tdk usah jauh2 yg belum jelas apalagi berprasangka. FPI yang jelas2 berbuat anarkis dibubarkan dulu !!!!!! SUDAH JELAS - JELAS BER BUAT ANARKIS !!!!
Balas   • Laporkan
bangnapi79 | 20/02/2012 | Laporkan
yg jelas dibubarkan adalah ranisyahbudiman
zissy | 19/02/2012 | Laporkan
Yang musti di bubarkan itu sarangnya koruptor bukannya FPI ,FPI di bubarkan coba aja ...
superden86 | 18/02/2012 | Laporkan
DPR yg jelas2 sarang koruptor yg nyata2 menyengsarakan rakyat indonesia yg mestinya dibubarkan,,klo secara hukum ga bisa dibubarkan mendingan bubarkan DPR secara paksa biar negeri ini aman dari koruptor
jhon.due
18/02/2012
saya kira yg paling berbahaya adalah LSM asing yg jelas Akan merusak Kesatuan Bangsa..dan Negara ini...Hati2 dg LSM
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com