Muhammadiyah Dukung Pilkada Lewat Legislatif

VIVAnews - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta proses pemilihan kepala daerah nantinya harus dilakukan dengan cara beradab, meninggalkan praktik mungkar memakai kekuatan uang. Sebab, politik uang berdampak munculnya biaya tinggi.

Disebutkan, proses demokrasi di Indonesia mulai tingkat bupati hingga presiden tidak lepas dari permainan politik uang. "Saya dengar untuk Pilbub saja membutuhkan Rp20 miliar rupiah, padahal gaji yang didapat dari negara selama 5 tahun tidak akan bisa menutup itu," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Surabaya Minggu, 19 Februari 2012.

Din menambahkan, untuk sekali kampanye presiden biaya yang keluar sampai Rp20 miliar. Padahal, itu bisa terjadi lebih dari dua kali putaran. Kata Din, hal itu pemicu munculnya praktik korupsi, karena kandidat kemudian harus melunasi pengeluaran besar. "Itulah, kami mengimbau ke depan harus dilakukan dengan beradab. Jangan sampai ada praktik-praktik mungkar, menggunakan kekuatan uang," tambah dia.

Din mengatakan, meski tidak terlibat politik praktis, dia terus memberikan pandangan moral sebagai bentuk politik nilai. Di antaranya, mendorong proses pemilihan kepala daerah kembali melalui legislatif. "Yang kami lakukan sekarang diskusi di Muhammadiyah dalam rangka konsolidasi demokrasi dan revisi undang-undang. Kami tidak menolak demokrasi, dan tidak mungkin memutar jarum jam sejarah kembali ke zaman otoritarianisme. Tetapi demokrasi yang sebebas-bebasnya juga tidak baik," tegasnya.

Diuraikan dia, pemilihan langsung, selain membawa manfaat juga terdapat mudarat atau nilai negatif. Menurutnya, soliditas sosial terganggu tidak hanya di partai politik, tapi juga pada ormas-ormas yang kemudian merambat ke masyarakat. "Oleh karena itu perlu ada pemikiran ulang dan inilah saatnya," kata Din.(np)