- VIVAnews/ Fajar Sodiq
VIVAnews - Juru bicara kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Son Hadi bin Muhadjir, heran namanya masuk daftar Amerika Serikat sebagai teroris dan berhubungan dengan Al Qaeda. Tapi, dia tak mau ambil pusing.
Dalam rilis Kementerian Keuangan yang dikutip hari ini menyebutkan tiga pengurus JAT punya hubungan dengan Al Qaeda. Mereka adalah Son Hadi bin Muhadjir, Mochammad Achwan, dan Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir.
"Mengapa nama saya kok bisa masuk daftar itu? Apa urusannya?" kata Son Hadi saat dihubungi VIVAnews. "Kalau saya sih, biar saja lah. Tak usah dipikir."
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa posisinya saat ini sebagai juru bicara JAT hanya bertugas berusaha menyeimbangkan informasi maupun berita mengenai JAT supaya umat atau masyarakat ini mendapatkan informasi yang berimbang dan cerdas dalam menilai sesuatu. “Itu saja tugas yang saya lakukan,” tegasnya.
Terkait pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memasukkan JAT dalam organisasi teroris asing, Son Hadi mengaku JAT akan terus berjalan. “Ibaratnya begini, biarlah Amerika menggonggong, JAT tetap berjalan terus,” paparnya.
Dia juga menilai tuduhan Amerika Serikat terhadap JAT tidak berdasarkan bukti. Bahkan, Son Hadi menuding balik bahwa Amerika sedang mencari kambing hitam. “Mencari-cari kambing hitam adalah bagian dari proyek terorisme yang harus dilakukan di berbagai negara. Kan katanya polisi dunia."
Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip harian The Wall Street Journal, menyatakan bahwa JAT dianggap bertanggungjawab melancarkan sejumlah serangan terkoordinasi atas warga sipil yang tidak bersalah, polisi, dan personel militer di Indonesia. Deplu AS juga menyatakan bahwa JAT mendapatkan senjata dengan merampok bank dan melancarkan sejumlah kegiatan ilegal lain.
Pemerintah AS juga menuding bahwa JAT berupaya membentuk kekalifahan di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir pun dianggap berperan membentuk Jemaah Islamiyah, kelompok militan berbasis di Asia Tenggara yang terkait dengan jaringan teroris Al Qaeda. (ren)
Alasan Pemprov DKI Gelontorkan Rp 22,2 M untuk Perbaiki Rumah Dinas Gubernur
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan restorasi atau perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang menggolontorkan anggaran sebesar Rp 22,2 M.
