NASIONAL

Muslimat NU:

Putusan MK Soal Anak di Luar Nikah Riskan

"Tapi, niat baik ini bisa jadi justru menjerumuskan," kata Khofifah.

ddd
Minggu, 26 Februari 2012, 18:16 Aries Setiawan
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa (Antara/ Ujang Zaelani)

VIVAnews - Muslimat Nahdlatul Ulama menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak yang lahir di luar nikah sangat riskan dan berpotensi menjerumuskan. Terutama jika dikaitkan dengan hukum Islam.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mengakui putusan MK terkait uji materi pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat baik ditinjau dari sisi kemanusiaan dan administrasi negara.

"Tapi, niat baik ini bisa jadi justru menjerumuskan pada akhirnya," kata Khofifah di Jakarta, Minggu, 26 Februari 2012.

Sebelum diuji materi, pasal 43 ayat 1 menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Namun, setelah diuji materi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.

Pendapat yang melandasi keputusan itu, antara lain, setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu, dan bahwa dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak.

Hal itu sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

"Padahal, anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah, menurut jumhur (pendapat sebagian besar) ulama tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya," kata Khofifah.

Konsekuensinya, anak yang lahir di luar perkawinan, tidak memiliki hak waris dan perwalian dari ayah biologisnya.

"Kalau si anak hasil hubungan di luar nikah ini menikah dan bapak biologisnya menjadi wali, maka tidak sah pernikahannya," kata pemimpin organisasi perempuan NU itu.

Karena itu, muslimat NU mendorong agar dilakukan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam untuk mencari jalan keluar yang tepat dalam penataannya.

"Agar terdapat sinergi antara hukum syariat dan hukum legal formal kenegaraan," kata Khofifah.

Lebih dari itu, lanjut Khofifah, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina wajib dicegah. "Karena menimbulkan banyak kesulitan bagi anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat serta menimbulkan kekacauan nasab," katanya. (art)

Laporan: Arief Ulyanov



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
kullu mauludin yu'ladu 'alal fitroh(al hadits) hukum harus adil smua orang ndak mau lahir membawa masalah bagi hak hidupnya, masa depannyadll saya salut pola pikir MK
Balas   • Laporkan
azzans
27/02/2012
NEGARA PENGANUT PAHAM YAHUDI...!!
Balas   • Laporkan
Justru sebaliknya ! Dengan diberlakukannya UU itu, maka para penzinah tidak akan bisa seenaknya berbuat zinah, karena mereka akan dituntut secara hukum untuk memenuhi kewajibannya (baik sisi ayah maupun ibu) kepada anak hasil zinahnya.
Balas   • Laporkan
atn1480
26/02/2012
urus hukum negara aja nga adil apalagi ngurus hukum agama !
Balas   • Laporkan
sopastiu
26/02/2012
putusan MK sdh benar, status anak diluar nikah bisa mendptkan hak2 yg memang sdh sepantasnya dia dptkan sesuai dgn kemanusiaan dan kehandak Tuhan.... kalau hukum agama yg sdh tdk relevan dgn perkembangan jaman sdh sepantasnya tdk usah dipakai lagi....
Balas   • Laporkan
pras57
26/02/2012
negara ini adalah negara yg berasaskan pancasila bukan agama jadi jika memutuskan sesuatu mesti dengan hukum yg berlaku bukannya hukum dari kitab suci. anak yg lahir bisa di tes DNAnya untuk pembuktian apakah benar orangtua biologis atau bukan.
Balas   • Laporkan
cintanegri
26/02/2012
manakah hukum yang lebih baik..hukum ALLAH ataukah hukum buatan manusia...sesungguhnya ALLAH mengetahui apa apa yang tidak manusia ketahui...akibat kesombongan dan kebodohan mereka sendirilah yang menjadikan mereka buta dan tuli tertutup dari kebenaran
Balas   • Laporkan
syamsul.nasri
26/02/2012
MK MENGAMBIL KEPUTUSAN HANYA BERDASARKAN DUNIAWI SAJA,INI BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN MACICA DENGAN ALMARHUM MURDIONO,YANG MENUNTUT HARTA PERWALIAN DARI ANAK HUB LUAR NIKAH DAN TIDAK MEMIKIRKAN DAMPAK BESAR NEGATIFNYA KEHIDUPAN BERAGAMA
Balas   • Laporkan
cintanegri
26/02/2012
manakah hukum yang lebih baik..hukum ALLAH ataukah hukum buatan manusia...sesungguhnya ALLAH mengetahui apa apa yang tidak manusia ketahui...akibat kesombongan dan kebodohan mereka sendirilah yang menjadikan mereka buta dan tuli tertutup dari kebenaran
Balas   • Laporkan
cintanegri
26/02/2012
manakah hukum yang lebih baik..hukum ALLAH ataukah hukum buatan manusia...sesungguhnya ALLAH mengetahui apa apa yang tidak manusia ketahui...akibat kesombongan dan kebodohan mereka sendirilah yang menjadikan mereka buta dan tuli tertutup dari kebenaran
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com