Bantuan AS di Sidang Teroris Salahi Aturan

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, mengatakan aparat negara asing tak boleh terlibat dalam pengamanan persidangan kasus teroris di Indonesia. Apalagi, tak ada klausul perjanjian yang menyebut bantuan tersebut.

"Itu menyalahi ketentuan," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret 2012.

Dalam persidangan terdakwa kasus teroris Umar Patek di Pengadilan Negeri Jakarta Barat beberapa waktu lalu, terlihat sejumlah aparat keamanan dari AS. Pengamanan itu mengundang reaksi dari beberapa pihak.

Menurut politisi PDIP ini, sangat sulit menerima kerja sama berupa bantuan pengamanan sidang dari negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Karena, kerjasama pada umumnya lebih menekankan pada peningkatan sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan.

Dia mengatakan, perjanjian penanganan terorisme pada dasarnya terkait tukar menukar informasi untuk memudahkan usaha pengejaran dan penangkapan anggota jaringan teroris.

"Amerika juga tidak boleh mengerahkan pasukannya ke negara lain, pasukan khusus Army maksudnya. Tetapi, kalau CIA atau barangkali polisi federalnya itu bisa. Tetapi itu harus tetap dipertanyakan lebih jelas," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, yang baru dilantik Presiden SBY di Istana Negara, Kamis 1 Maret 2012 lalu, meminta publik tidak berlebihan menanggapi bantuan pengamanan dari AS dalam sidang kasus terorisme. Menurut dia, bantuan AS itu wajar dan tak ada kepentingan tertentu di balik pengamanan pasukan khusus tersebut.

Laporan: Oscar Ferri