- http://www.militaryphotos.net
VIVAnews - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro membantah ada praktik penggelembungan dalam pembelian enam Sukhoi dari Rusia. Namun, ia mengakui adanya selisih harga yang disebabkan faktor inflasi.
"Contohnya kalau kita beli makanan dua tahun yang lalu dan sekarang beda, dan itu tidak banyak, kecil sekali," kata dia di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.
Meski demikian, Purnomo tidak bisa membeberkan secara rinci berapa selisih harga tersebut. "Angkanya saya nggak ingat, tetapi tidak ada kenaikan yang signifikan karena kita juga tidak bodoh," tegasnya.
Purnomo mengaku apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak mark up di dalamnya. "Justru kami ingin tanya itu datanya dari mana. Kalau sampai melonjak sampai terjadi mark up nggak ada itu," tuturnya.
Pengadaan enam Sukhoi dilakukan dengan agen resmi pemerintah Rusia, yakni Rosoboronexport. "Kami dealnya dengan Rosoboronexport, tidak dengan yang lain lagi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium ketidakberesan dalam proses pengadaan 6 Sukhoi dari Rusia. ICW mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun.
"Sejak awal proses pengadaan 6 Sukhoi oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kemenhan dan Rusia, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Hal inilah yang membuat harga dalam pengadaan Sukhoi ini menjadi sangat fantastis," ujar Wakil Koordinator Ketua ICW, Adnan Topan Husodo hari ini.
Disampaikan dia pada tahun 2010 harga Sukhoi diketahui US$55 juta per unit, namun kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu diperoleh selisih harga US$ 28 juta untuk setiap unitnya.
"Sehingga total penggelembungan atau mark up untuk 6 unit mencapi US$168 juta. Kalau dihitung di rupiah US$1 adalah Rp 9.500 maka totalnya menjada Rp1.596 triliun," papar Adnan. (umi)
Ada Kesan Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Partai Pendukungnya, Menurut Pengamat
Pengamat politik pada Universitas Andalas Padang menilai ada kesan bahwa Anies Baswedan mulai ditinggalkan partai pendukungnya setelah kalah dalam Pemilu Presiden 2024.
