- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Gugus Tugas Anti-Pornografi sudah bisa bekerja sejak Perpres ditandatangani Presiden awal bulan ini. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono ditunjuk sebagai ketua, didampingi wakilnya Menteri Agama Suryadharma Ali serta sejumlah menteri menjadi anggota.
"Gugus tugas ini bertugas berupaya melakukan segala upaya dalam menangkal menangani pornografi dalam berbagai aspek," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 13 Maret 2012.
Julian menegaskan, di dalam Gugus Tugas ini terdapat banyak unsur yang saling melengkapi. Unsur-unsur itu antara lain dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan.
"Termasuk juga TNI-Polri, dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk fungsi sensor," kata Julian. Pembentukan gugus tugas itu merupakan amanat UU Pornografi.
"Dalam satu pasal memang sudah diamanatkan untuk membentuk gugus tugas sebagai tindak lanjut," kata Julian. Gugus Tugas ini mulai efektif bekerja pada 3 Maret 2012 lalu.
Untuk mempermudah pekerjaan, dimungkinkan para gugus tadi membentuk sub Satuan Tugas di tingkat eselon satu kementerian. "Agar menjadi lebih efektif dan lebih cepat melakukan implementasi tugas mereka. Sekrertariatnya ditangani satu orang eselon dua di Kementerian Agama," jelas Julian.
Pembentukan gugus tugas ini menuai kritik. PDIP menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi sangat tidak efektif.
"Satgas ini terlalu mengada-ada dan justru tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan kekacauan," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 13 Maret 2012.
Presdir P&G: Konsumen Adalah Bos
Presiden Direktur Procter & Gamble (P&G) Indonesia, Saranathan Ramaswamy menyebut bahwa konsumen adalah bos.
