- http://www.militaryphotos.net
VIVAnews - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan mengamandemen daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Federasi Rusia, sehingga pengadaan enam unit pesawat Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan state credit atau kredit negara, bukan kredit komersial seperti yang ditempuh saat ini.
Dengan skema kredit komersial ini, jangka waktu pengembalian relatif pendek, yakni antara 2-5 tahun. Selain itu, juga ada pengenaan biaya-biaya bank dan tingkat bunga yang disesuaikan dengan pasar. Sebaliknya, jika menggunakan kredit negara, jangka pengembalian dapat mencapai 15 tahun dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, yakni sekitar lima persen.
Selain itu, dari fasilitas kredit negara senilai US$1 miliar, Indonesia baru menggunakan sekitar US$300 juta, sehingga masih memiliki sisa fasilitas kredit sebesar US$700 juta.
Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan komisinya mendukung daftar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Tahun Anggaran 2010-2014 yang sumber pembiayaannya diambil dari Alokasi Pinjaman Pemerintah Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2010-2014 sebesar US$5,7 miliar.
"Agar US$700 juta yang dialokasikan untuk kapal selam itu bisa dialihkan ke pembiayaan untuk Sukhoi," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Maret 2012.
Menurut Mahfudz, memorandum kesepahaman antara Indonesia dan Rusia itu akan berakhir pada Juli 2012 mendatang. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah agar segera melakukan renegosiasi atas rencana pembelian itu.
"Dalam MoU, Sukhoi bisa masuk dalam skema state credit. Tapi, jangan sampai Rusia membuka ruang state credit untuk Sukhoi tapi harganya lalu dinaikkan," dia mengingatkan.
Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan status kontrak proses pengadaan Sukhoi itu belum efektif. Juga, belum ada pengeluaran dana dari kas negara untuk keperluan itu.
Menurut dia, pemerintah Indonesia menggunakan skema kredit komersial dalam pengadaan enam unit Sukhoi itu karena Pemerintah Rusia tidak mencantumkan Sukhoi dalam daftar yang bisa menggunakan kredit negara.
Meski demikian, dia mengatakan Kementerian Pertahanan bersedia mengamandemennya jika dibantu DPR. "Kami lebih senang kalau itu masuk kredit negara. Kredit negara itu sudah kami perjuangkan untuk Sukhoi, tapi Rusia tidak mau. Kalau sekarang ada kemungkinan untuk itu, kami akan coba lagi. Tidak masalah," dia menegaskan. (kd)
Prabowo Bakal Ketemu Cak Imin Pasca Penetapan KPU, PAN Bilang Begini
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menanggapi rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PKB yang juga cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar.
